SULUHRIAU, Pekanbaru- Komisi IV DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unri,  Senin. (26/7/2021).

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan yang diikuti Anggota komisi IV Riau lainnya secara virtual.  RDP ini selain dilakukan secara langsung juga melalui virtual karena susana dalam pandemi Covid-19.

Hadir dalam rapat tersebut Turut Kepala Kadis ESDM Provinsi Riau Indra Agus, Lukman, beserta jajarannya dan dari pihak BEM Unri diwakili oleh Menteri Sosial dan Masyaraka (Mensosmas) Febriansyah beserta jajarannya.

Rapat membahas terkait alih lelola Blok Rokan dari PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) kepada PT. Pertamina. Sehingga, Pertamina akan mengelola Blok Rokan selama 20 tahun ke depan setelah kontrak Chevron habis pada 2021.

Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ihwan menjelaskan pihak mahasiswa melalui BEM unri perlu apa yang akan didapatkan oleh Riau setelah peralihan ini.

Dalam rapat itu Mensosmas BEM Unri Febriansyah bertanya terkait Participating Interest (PI), lingkungan, dan peningkatan SDM apabila PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) akan mengambil alih Blok Rokan ini.



Menanggapi hal tersebut, Kadis ESDM Provinsi Riau Indra Agus Lukman mengatakan bahwa
terkait lingkungan akan lebih baik jika dijawab oleh DLHK sehingga dapat dikomunikasikan setelahnya. Terkait Pl, berlaku ketika pengalihan yang akan dilakukan pada 9 Agustus 2021.

Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa terdapat dua BUMD yaitu Riau Petroleum dan BSP dua perusahaan tersebut sudah layak melakukan pembinaan karena sahamnya milik pemerintah.

"Kelemahannya ada di BUMD masing-masing. Ada 5 kabupaten yang masuk wilayah kerja dari Blok Rokan, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, dan Kampar," tuturnya.

Terkait SDM, Indra Agus Lukman mengatakan bahwa pemerintah daerah melakukan strategi dengan membuat balai pelatihan kerja yang akan diserap pada bagian migas yang berada di UIR.

"Sebetulnya sebagian besar tenaga kerja adalah masyarakat Riau yang bersekolah di luar," jelasnya.

Pernyataan Sikap

Pada akhir rapat, BEM Unri menyatakan sikap yakni:

1. Mendesak Pemerintah Pusat untuk memastikan. penerimaan PI 10% ke daerah berjalan dengan lancar.

2. Menuntut Pemerintah Pusat agar mendesak PT CPI menyelesaikan persoalan limbah B3 sebelum kontrak berakhir baik diwilayah kerja Blok Rokan maupun dilahan terdampak lainnya.



3. Mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk memastikan BUMD bertindak profesional dan memenuhi syarat sesuai dengan Permen ESDM No. 37 tahun 2016.

4. Menuntut Pemerintah Provinsi Riau untuk memastikan pemanfaatan PI 10% memiliki kajian studi khusus untuk dialokasikan secara sektorildemi mengedepankan kepentingan dan
kesejahteraan masyarakat Riau.

5. Mendesak Pemerintah Pusat dan daerah untuk: menyelesaikan 10 poin permasalahan proses transisi Blok Rokan yang masih memiliki kendala. (Adv DPRD Riau/SR)