SULUHRIAU, Pekanbaru - Mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid divonis selama 3 tahun penjara, Kamis (29/7/2021) oleh pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Yan Prana terbukti korupsi anggaran rutin di Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Siak 2013-2017.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang diketuai Lilin Herlina, menyatakan Yan Prana Jaya bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Menyatakan terdakwa Yan Prana Jaya Indra Rasyid terbukti melanggar dakwaan pertama subsidair. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun," ujar Lilin Herlina, didampingi hakim anggota Darlina, dan Irwan Irawan.

Selain penjara, majelis hakim juga menghukum mantan Kepala Bappeda Kabupaten Siak itu membayar denda Rp50 juta. Jika tidak dibayar dapat diganti hukuman kurungan badan selama 3 bulan.

Majelis hakim tidak membebani Yan Prana Jaya membayar uang pengganti kerugian negara sebagai mana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Yan Prana dibebankan membayar uang perkara Rp7.500.

Majelis hakim dalam amar putusannya menyebutkan, Yan Prana tidak terbukti melakukan korupsi dana perjalanan dinas. Yan Prana Jaya tersebut hanya terbukti melakukan penyimpangan anggaran Alat Tulis Kantor (ATK), dan makan minum.

Atas vonis tersebut, Yan Prana Jaya yang mengikuti sidang dari Rutan Kelas I Pekanbaru melalui penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. "Kami pikir-pikir," kata ketua tim penasehat hukum, Deni B Latif.

Hukuman yang diberikan majelis hakim jauh lebih ringan dari tuntutan JPU. Sebelumnya, JPU menuntut Yan Prana dengan pidana penjara 7 tahun 6 bulan, denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan.

JPU juga menghukum Yan Prana membayar uang pengganti kerugian negara Rp2.896.349.844. "Satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa disita untuk mengganti kerugian negara. Jika tidak ada diganti hukuman kurungan 3 tahun," ujar JPU.

Sementara itu, penasehat hukum Yan Prana Jaya menyatakan, tetap tidak puas dengan vonis majelis hakim. Untuk itu, tim penasehat hukum akan memikirkan lagi langkah hukum selanjutnya.

Hakim menyatakan sepakat tidak ada kerugian negara pada pemotongan dana perjalanan dinas tapi ada pada kegiatan ATK dan makan minum. Terkait itu, penasehat hukum menyebutkan soal itu sudah dijelaskan kalau pelaksanaan ATK dan makan minim sudah sesuai dengan Permendagri.

"Kami berpendapat tindakan melawan hukum juga tidak ada dalam ATK dan makan minum. Itu hanya dilakukan mereka-mereka (bendahara, red)," ucap penasehat hukum.

JPU dalam dakwaannya menyebut, Yan Prana Jaya bersama-sama Donna Fitria (perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Ade Kusendang, serta Erita, sekitar Januari 2013 hingga Desember 2017 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp2.896.349.844,37. (src)