SULUHRIAU, Pekanbaru-Penyerahan pengelolaan dua Balai Latihan Kerja (BLK) Riau yakni, BLK Pekanbaru dan Dumai ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) RI oleh Pemrov Riau melalui Disnaker Trans Riau dipersolkan DPRD Riau melalui anggota Komisi V.

Pasalnya, pelepasan aset milik Pemda tersebut belum mendapat persetujuan DPRD Riau, namun pihak Pemrov Riau sudah menyerahkan dua aset BLK tersebut tanggal 3 Maret lalu di Jakarta.

Anggota Komisi V DPRD Riauz Zulkifli Indra sangat menyayangkan sikap Pemrov melalui Disnakertrans Riau yang Kadisnya dijabat Jonli.

"Sudah beberapa kali kita (Komisi V DPRD Riau-red) memanggil Kadisnakertrans Riau pak Jonli untuk membahas hal ini,  tapi yang bersangkutan belum sempat-sempat hadir," kata Zulkifli, Selasa, (23/3/2021) di gedung DPRD Riau.

Alasannya ada karena sakit dan urusan lain serta adanya alasan pegawai di Disnakertarns Riau terkena Covid-19.

 "Awal Maret dipanggil tak hadir, kemudian Senin pekan lalu dipanggil komisi V tidak hadir juga, itulah alasannya karena ada pegawai di dinasnya kena Covid-19," jelas Zul.

Ditambahkan politisi Demokrat ini, sebelumnya, sempat juga bertemu secara internal dengan Wakil Ketua DPRD Agung Nugroho, dan juga saat itu akan hadir pembahasan dengan komisi V, namun alih-alih juga tidak hadir.

Dijelaskannya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang diubah menjadi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, pengalihan atau pemindahan aset daerah mendapat persetujuan DPRD.

Bahkan kata anggota DPRD dapil Rokan Hulu (Rohul) ini ada peraturan gubernur (Pergub) Riau mengatur terkait prosedur pengalihan aset daerah.

Zul mengaku kecewa atas hal ini, apalagi keberadaan BLK ini sangat penting bagi masayarakat, justru seharusnya dioptimalkan fungsinya. Kalau alasan lokasi BLK ini sempit, sebut saja misalanya BLK Pekanbaru, tapi ada lahan lebih dua hektare bekas Transito di Jalan Adi Sicipto untuk pembangunan kawasan BLK ini, dan mengangkat banyak sumber daya manusia (SDM) untuk memberikan pelatihan dengan melobi pusat.

"Bukan malah yang ada diserahkan. Saya kira penyerahan aset ini lebih kepada pencitraan pejabat Disnakertrans Riau itu, sehingga mengabaikan prosedur dan kepentingan lebih besar," paparnya.

Zul menambahkan, pihaknya sebelumya juga sudah menemui Pj Sekdaprov Riau, Masrul Kasmi dan menyampaikan prosedur pengalihan aset BLK itu. "Saya sampaikan prosedurnya," katanya.

Zul juga mempertanyakan bagaimana pertanggungjawabannya kalau bangunan aset BLK itu dibongkar tampa persetujuan DPRD Riau.

Saat ini katanya, sudah ada laporan, bahwa pelatih atau instruktur BLK yang menunggu bangunan di sekitar BLK sudah disuruh keluar dan pegawai juga sudah ditarik. "Apa seperti ini seharusnya," tanyanya.

Sementara itu, media ini berupaya mengonfirmasi ke kantor Kadisnakertrans Riau Jonli,  pihak pegawainya menyebutkan yang bersangkutan jarang ke Pekanbaru, karena saat ini dia menjabat Pj Walikota Dumai.

Menaker Apresiasi

Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi resmi menyerahkan BLK Pekanbaru dan Dumai ke Menaker RI Ida Fauziyah di Kantor Kemnaker RI, Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Di bawah pengelolaan Kemnaker, BLK milik Pemerintah Provinsi Riau yang berada di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai diharapkan akan dikelola secara profesional, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun finansial.

"Kita ingin BLK ini bertaraf internasioal. Sehingga tenaga kerja yang kita didik bisa bersaing dengan negara lain," sebut Menaker seraya mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang mengambil langkah tepat dan cepat dengan menyerahkan pengelolaan BLK ini kepada Kemnaker.

"Kita akan lakukan hal seperti ini di seluruh provinsi di Indonesia. Sudah beberapa provinsi yang mengajukan diri, tapi Riau yang paling duluan," ulas Menaker sembari optimis sinergi yang baik antara Kemnaker dengan Pemprov Riau akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Terutama bagi anak-anak bangsa yang ingin mendapatkan pekerjaan.

"Kita tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Tapi kerja sama ini harus terus dilanjutkan. Apalagi di Riau perlu tenaga kerja yang lebih khusus dibanding daerah lain. Misalnya tenaga kerja untuk perusahaan minyak, untuk pengolahan sawit dan lainnya," kata Menaker.

Sementara itu, Gubri Syamsuar menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Kemnaker mengelola BLK Pekanbaru dan Dumai.

Gubri bahkan mengaku sudah menyiapkan lahan untuk BLK Pertanian, sehingga nanti para petani bakal mendapat pendidikan tidak sekedar bagaimana bertani yang baik, tapi juga bagaimana dengan bertani taraf ekonomi dapat lebih meningkat.

"Nanti kita akan mendapat instruktur yang lebih profesional dan anggaran pelatihan yang jauh lebih besar, sehingga tenaga kerja kita mampu bersaing," ucap Gubri kepada pers usai acara penandatanganan serah terima.

Tahun 2021 ini BLK Pekanbaru dan Dumai bakal mendapatkan anggaran pelatihan mencapai Rp95 miliar.

Padahal dulu hanya berkisar Rp500 juta. "Selama ini banyak BLK antara hidup dan mati. Bagaimana tenaga kerja kita bisa bersaing," kata Gubri dengan nada bertanya.

Gubri juga menyinggung BLK Dumai yang tidak jauh dari negeri jiran Malaysia.

"Selama ini tenaga kerja kita yang bekerja seperti di Malaysia sulit bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Tapi nanti kalau sudah kita didik dengan baik di BLK Dumai, mereka akan punya skill dan mereka juga akan mendapat sertifikat sesuai keahliannya," terang Gubri.

Di tempat terpisah, Kadisnaker Provinsi Riau Jonli merasa sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih dengan telah resminya penyerahan BLK Pekanbaru dan Dumai ke Kemnaker.

"Banyak provinsi yang ingin seperti Riau. Alhamdulillah kita yang paling duluan," ucapnya. (tim)