SULUHRIAU- Usulan jabatan presiden 3 periode dalam amandemen UUD 1945 kembali menghangat, setelah mantan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Arief Poyuono melontarkan usulan tersebut.

Terkait hal ini, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengaku tidak pernah memikirkan apalagi memgambil langkah-langkah politik untuk itu.


"Sejauh ini kami (PDIP) belum pernah memikirkan apalagi mengambil langkah-langkah politik untuk merubah konstitusi hanya untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode," kata Basarah saat dihubungi, Ahad (14/3/2021) dilansir okezone.com.

Basarah melanjutkan, di MPR pun belum ada pembahasan untuk presiden menjadi 3 periode, ataupun menyinggung soal pembahasan jabatan presiden.

"Demikian juga di MPR, kami belum pernah membahas isu masa jabatan presiden tersebut dan merubahnya menjadi tiga periode," sambungnya.

Menurut Basarah, bagi PDIP, masa jabatan presiden 2 periode seperti yang saat ini berlaku sudah cukup ideal dan tidak perlu diubah lagi. Hanya saja, masih perlu kepastian akan kesinambungan pembangunan nasional dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional, sehingga tidak ganti presiden ganti visi misi dan program pembangunannya. [*]