SULUHRIAU, Pekanbaru- Pihak Komisi V DPRD Riau tetap mengingatkan Pemrov Riau dan kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi dalam penetapan kebijakan pelaksanaan belajar tatap muka di masa pandemi covid-19.

Hal itu diutarakan Wakil Ketua Komisi V Soniwati dan anggota Ade Hartati di ruang Komisi V DPRD Riau, Senin (1/2/2020).

Ade mengatakan, soal kebijakan diserahkan kepada pihak ekselutif baik pemrov maupun daerah kabupaten kota. "Yang terpenting penuhi syarat untuk belajar tatap muka tersebut, maka koordinasi harus benar-benar berjalan baik," antara pemerintahan itu," kata Ade.

Dikatakannya, ada beberapa hal harus terpenuhi, misalnya penyediaan masker, terutama bagi siswa yang tak mampu atau siswa daerah yang terpencil. Siapkan juga handsanitizer, kemudia klinik dan puskesmas harus siap.

"Jangan sampai melalui belajar tatap muka betambah jumlah kasus covid-19. Saat inikan kasus covid masih fluktuatif," tukasnya.

LHarus memberikab pengawasan masker apakah kesiapan prov dab sekolah, anak2 tak mampu, daerah terpencil, dan koordinasi dg provinis si dan daerah, minimal juga klinik dan puskesmas. "Jadi harus ada skemanya, dan teknisnya kita serahkan ke pihak pemerintah,"katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Soniwati menambahkan, sesuai dengan rapat bersama pihak Disdik Riau, soal sekolah tatap muka ini, ada tiga daerah yang sudah menerapkan.

Bagi pihak legislatif, menyerahkan kepada eksekutif yang terbaik dalam hal ini. Dan pihak eksekutif memiliki tim penanganan covid-19, mereka lebih tahu persoalan dan solusi jika belajar sekolah tatap muka dilaksanakan. "Maka ini benar-benar dipersiapkan betul," katanya.

Di sisi lain, pihak Komisi V DPRD melalui program pendidikan yang dibuat perlu berkoordinasi dan melibatkan DPRD upaya peningkatan kualitas pendidikan di Riau. (sr2)