SULUHRIAU, Pekanbaru - Kondisi terkini dalam perpolitikan di Indonesia memperlihatkan masyarakat dan negara tak lagi hirarkis.

Selain itu, kini tumbuh subur komunitas terberdayakan dan non-state aktor (kelompok oposisi) menguat. Sehingga mengelola komunikasi politik dalam pemerintahan menjadi  tidak mudah.

Hal itu disampaikan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Putra Indonesia (UPI) Bandung, Prof Dr Karim Suryadi, MSi, pada kuliah umum secara daring yang diadakan Program Studi Magister Ilmu Komunikasi (MI), Universitas Riau, Jum'at (6/11/2020).

Dalam kuliah umum dengan moderator Dr Muhammad Firdaus MSi itu, Prof Karim menampilkan kuliah umum bertajuk "Menyingkap Tabir Peradaban Politik: Bagaimana Komunikasi Politik Melakukannya?"

“Dampaknya, kini mudah mendapatkan kekuasaan, namun sulit menjalankannya, dan kemudian juga mudah lepas," katanya.

Prof Karim juga mengatakan masalah lainnya saat ini adalah maraknya kekerasan verbal di ruang publik. "Hal tersebut karena penetrasi digital yang luar biasa. Demokrasi semarak, namun nisbatnya kepada kesejahteraan lemah," katanya.

Menyikapi hal itu, pemerintah mesti dalam berkomunikasi. "Ketika masyarakat demo dalam menyikapi sebuah kebijakan, pemerintah  melakukan konferensi pers dengan ancaman penangkapan. Itu justru seperti menyiram bensin ke dalam api," katanya.

Dalam berkomunikasi, pemerintahan harus mengoptimalkan digitalisasi pemerintahan. "Butuh adaptasi karena
Munculnya non-state aktor tadi.
Kekuatan mikro bisa menyulitkan seperti  kasus WikiLeaks. Dan masyakarat kian “bertenaga” bersuara dan bertindak," lanjutnya pada Kuliah Umum yang dimoderatori Dosen Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Riau, Dr Firdaus MSi.

Karena di serba era digital ini, berbagai peristiwa menuntut respon cepat otoritas publik. "Pemerintah harus memperkuat  e-governance hingga transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Libatkan warga secara efektif dalam pembuatan kebijakan," katanya.

Sementara itu, Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Riau, Dr Welly Wirman, MSi, dalam dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan rutinitas tahunan. Karena saat ini masih Pandemi maka dilakukan secara daring.

Isu Komunikasi Politik dipilih sebagai tema kali ini karena bahwa Tahun ini merupakan tahun politik dimana pada akhir tahun 2020 akan diadakan perhelatan Pemilihan Umum Kepala Dearah Serentak dihampir 270 daerah di Indonesia, baik Pemilihan Gubernur maupun Pemilihan Bupati dan Walikota. Hal ini tentunya akan membuat tahun ini menjadi tahun politik yang sarat dengan praktik komunikasi politik, mulai dari pemasaran politik hingga lobi dan negosiasi.

Penerapan penguasaan komunikasi politik, katanya, menjadi keniscayaan dalam praktik politik modern, terlebih di tengah pasar pemilih demokrasi elektoral seperti sekarang. Komunikasi politik tak sekadar kajian teoritis dan konseptual, tapi sudah menjadi ilmu terapan dalam ranah komunikasi yang selalu dinamis. "Komunikasi politik sebagai disiplin ilmu interdisipliner memosisikan kajian ini menjadi sangat perlu dipahami sekaligus strategis untuk dikuasai dan diimplementasikan," katanya. (rls)