Minggu, 15 November 2026 Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka | Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi | PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar | MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember | Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau | Motor Korban Dicuri di Teras, Pelaku Ditangkap Polsek XIII Koto Kampar Setelah Sebulan Buron
 
 
☰ Ekbis
Diketok Palu, Tarif Bea Materai Jadi Rp10.000 Mulai 1 Januari 2021
Selasa, 29 September 2020 - 22:21:25 WIB

SULUHRIAU- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati, mulai 1 Januari 2021, tarif baru Bea Materai akan resmi berlaku Rp10.000.
Hal tersebut merupakan hasil dari rapat paripurna DPR VI masa persidangan I 2020-2021, yang membahas mengenai Undang Undang Bea Materai tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, menjelaskan, dengan disahkannya aturan mengenai bea materai tersebut, maka segala macam hal terkait bea materai dalam bentuk dokumen digital di samping format dokumen fisik dalam bentuk kertas, akhirnya sudah dapat diakomodasi.

"Kami menanyakan kepada seluruh anggota fraksi, apakah RUU tentang Bea Meterai dapat disetujui dan disahkan sebagai undang-undang?" kata Puan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 29 September 2020.

Menanggapinya, para anggota dewan pun serentak menyatakan persetujuannya atas pertanyaan dari Puan Maharani, terkait pemberlakuan UU tentang Bea Materai tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, perubahan UU tentang Bea Materai adalah pajak atas dokumen, yang dasar hukum pemungutannya saat ini adalah Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985.

Di mana isinya membahas tentang bea materai yang berlaku sejak 1 Januari 1986, yang sudah sekitar 35 tahun hingga saat ini belum pernah mengalami perubahan.

"Sehingga kami menilai bahwa hal itu tentunya menyebabkan sebagian besar pengaturan bea materai yang ada, sudah tidak lagi dapat menjawab tantangan kebutuhan penerimaan negara yang meningkat serta perkembangan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat," kata Sri.

Dengan adanya kenaikan tarif tersebut, maka batas nilai dokumen yang dikenai tarif bea materai pun bisa dinaikkan menjadi Rp5 juta. Sebelumnya, dokumen dengan nilai kurang dari atau sama dengan Rp1 juta, sudah bisa dikenai bea materai.

Selain dokumen dengan nilai di bawah Rp5 juta, lanjut Sri Mulyani, dokumen yang sifatnya untuk penanganan bencana alam juga tidak dikenai bea materai.

"Dokumen untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial juga tidak diwajibkan untuk dikenai bea materai," ujarnya. [vvc]




 
Berita Lainnya :
  • Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
  • Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
  • PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
  • MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
  • Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
    02 Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
    03 PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
    04 MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
    05 Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau
    06 Motor Korban Dicuri di Teras, Pelaku Ditangkap Polsek XIII Koto Kampar Setelah Sebulan Buron
    07 Transaksi di Kebun Sawit, Dua Pengedar Sabu di Tapung Ditangkap dengan 13,53 Gram Barang Bukti
    08 KUA Sail Berikan Pembinaan ke 1.302 Siswa SMPN 13 Pekanbaru, Tekankan Iman dan Pergaulan Sehat
    09 Prof Yuddy Chrisnandi: Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
    10 Perkuat Sinergi Pengawasan, Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris pada Aparat Penegak Hukum
    11 Tingkatkan Akurasi Data, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Fidusia Rebuild
    12 Protokol Dorong Tertib Administrasi & Kepatuhan, MPD Siak Perkuat Pengawasan dan Pembinaan
    13 Kemenkum Riau Ikuti Program KCCP di Jepang Perkuat Kapasitas Pengelolaan KI di Daerah
    14 2 Tersangka Narkoba Sembunyi di Kandang Ayam, 1,2 Kg Ganja dan Sabu Diamankan di Koto Kampar Hulu
    15 Dari Mushalla Al-Khairat MTsN 2 Pelalawan Mengalun Doa untuk Keselamatan Bangsa
    16 Motor dan Mobil Curanmor Dikembalikan Polres Kampar ke Pemilik di Polda Riau
    17 Upaya Kampar Perangi Penyakit Kaki Gajah Berbuah Penghargaan dari Kementerian Kesehatan
    18 RDP dengan Kapolri, Komisi III DPR Dorong Kasus Penyadapan Presiden Diusut hingga Dugaan Makar
    19 Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri, MPR Punya Waktu 60 Hari Siapkan Langkah Konstitusional
    20 Sembunyi di Kebun Plasma, Dua Pengedar Narkoba di Tapung Diringkus Polisi, 13,53 Gram Sabu
    21 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperbup Inhu Perkuat Kualitas Regulasi Daerah
    22 Sinergi Kanwil Kemenkum dan PT Riau, Integrasikan SI BAPAK dan Tuanku Online
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat