SULUHRIAU- Kantor Staf Presiden (KSP) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut pemerintah menggelontorkan Rp90,45 miliar untuk influencer.

Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian menyebut angka itu merupakan anggaran kehumasan.

"Kehumasan itu banyak slotnya atau alokasinya. Misalnya untuk iklan layanan masyarakat, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku atau apa," kata Donny ketika dikonfirmasi, Jumat, (218/2020).

Donny menegaskan, tidak semua anggaran tersebut ditujukan untuk influencer. Sebab, sudah ada rencana anggaran yang dibuat, lengkap dengan penggunaannya.

"Itu (anggaran) kan enggak semua influencer. Bahwa Rp90 miliar untuk influencer itu harus dilihat dari dalamnya. Enggak mungkin diberikan kepada influencer. Influencer itu berapa," ujar Donny.

Dia juga menilai tidak masalah pemerintah menggunakan jasa influencer. Selama, mereka adalah orang yang berkompeten dan bisa mensosialisasikan kebijakan pemerintah.

"Jadi kalau mensosialisasikan kebijakan yang benar apa salahnya. Kecuali mereka memutarbalikkan fakta, membuat baik apa yang tidak baik, hanya make up aja sesuatu yang buruk. Toh mereka berbicara apa adanya," ujarnya.

Donny juga yakin tidak semua influencer tersebut akan dominan dan menguasai ruang publik. Pasti akan ada pihak-pihak lain yang mengkritisi kebijakan pemerintah.

Semenatara itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto merasa geram setelah muncul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut pemerintah menghabiskan dana Rp 90,45 miliar untuk aktivitas digital melibatkan jasa influencer atau tokoh berpengaruh tersebut.

Pasalnya, kata dia, dana sosialisasi itu lebih besar daripada anggaran untuk tahap awal riset vaksin Covid-19 di Kemenristek, yakni sebesar Rp5 miliar. "Pemerintah terkesan lebih mementingkan citra daripada kesehatan dan keselamatan rakyat.

Ketimpangan alokasi anggaran ini sangat tidak wajar dari segi kepentingannya," ucap Mulyanto dalam keterangan resminya kepada awak media, Jumat (21/8/2020).

Menurut dia, seharusnya anggaran untuk riset lebih diperbesar daripada sosialisasi ke influencer. Sebab, urusan vaksin Covid-19 lebih dibutuhkan rakyat agar keluar dari pandemi.

"Saat ini orang lebih butuh vaksin hasil riset para peneliti daripada celoteh para influencer," ungkap anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS itu.

Mulyanto pun mendesak pemerintah lebih serius mendorong riset vaksin COVID-19. Utamanya, yang kini dikembangkan Konsorsium Riset Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Sumber: viva.co.id, Jpnn.com
Editor: Jandri