SULUHRIAU- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah akan menutup sekitar 8.683 titik tambang ilegal. Titik pertama yang akan ditutup ada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Bogor, Jawa Barat sekitar 108 titik.

"Penutupan 8.000-an tambang tanpa izin, se-Indonesia, itu cukup banyak. Yang sudah izin ada sekitar 7.000-an," ujar Ma'ruf di kediamannya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Selain itu, Ma'ruf mengatakan sekitar 67 persen lahan pasca-tambang masih harus direklamasi. Pemerintah akan membuat aturan dan tim untuk menangani permasalahan itu.

"Kemudian yang pasca-tambang yang masih harus direklamasi sekitar masih 67 persen. Jadi besar, ini masalah. Oleh karena itu kita akan melakukan percepatan. Kan kita terbitkan Perpresnya, terbitkan Satgasnya," katanya.

Ma'ruf menyebut pemerintah juga akan membuat kebijakan untuk memanfaatkan lahan pasca tambang. Serta, Ma'ruf mengatakan lahan tambang yang tidak memiliki izin itu akan ditutup.

"Kita juga akan buat kebijakan-kebijakan dan penanganan pasca tambang, baik yang menyangkut sosial maupun ekonomi. Seluruh yang tak berizin harus ditutup prinsipnya itu. Ya segera (ditutup)," jelas Ma'ruf.

"Ada datanya ini ntar daripada salah. Dalam record kita tambang yang berizin itu 7.464, yang tanpa izin 8.683 titik. Luasya per bulan April 2017 146.545 ribu. Yang sudah direklamasi baru 59.903 hektare," kata Siti.

"Kalau ditanya kapan mau diselesaikan penutupannya ya pasti harus diidentifikasi dulu secara mendalam. Kemudian bertahap. Mungkin yang kita duluin Halimun Salak," ucap Siti.

"Halimun Salak yang mau kita duluin datanya yang segera ditutup itu kira-kira 108 lubang. Emaslah rata-rata," imbuhnya.

Sumber: detik.com
Editor: Jandri