SULUHRIAU-Wacana penghapusan ujian nasional (UN) tengah dikaji oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Sang menteri pun sedang mencari pengganti UN sebagai tolok ukur. Namun syaratnya, tak boleh membebani siswa.

Pernyataan Nadiem ini disampaikan dalam sesi tanya jawab di Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019). Dia menjelaskan, jika UN dihilangkan, maka tetap harus ada tolok ukur.

"Mengenai UN, ini sedang dikaji. Menurut saya harus ada semacam tolok ukur, itu penting ya, nggak bisa hanya semuanya terjadi evaluasi di dalam sekolah. Menurut saya secara esensi masih penting ada tolok ukur," kata Nadiem.

Nadiem mengatakan, menggunakan nilai sebagai tolok ukur untuk prestasi siswa adalah sebuah kesalahan dalam pendidikan di Indonesia. Menurut dia, hal itu justru akan membebani siswa.

"Tapi kenyataannya sekarang apa yang dimaksud dan dimakna daripada suatu tes berskala nasional adalah evaluasi terhadap sistem pendidikan yaitu, ya sekolah dan area, ya geografis. Kenyataannya di lapangan itu menjadi tolok ukur untuk prestasinya siswa. Ini lah kesalahan yang menurut saya terjadi. Siswalah yang mungkin bisa dirugikan dan merasa dia itu gagal kalau angkanya tidak memadai dan lain-lain," tuturnya.

"Yang tadinya esensi kurikulum 2013 yang sangat baik sebetulnya yaitu unit multi disiplin, yang sebenarnya sangat baik esensinya. Karena banyaknya dan harus semuanya kejar tayang, jadinya itu menjadi secara otomatis proses penghapalan. Mau gimana lagi. Ya kan. Kasihan murid kita," sambung Nadiem.

Karena itu, eks bos Go-Jek itu pun berniat untuk mengevaluasi tolok ukur berskala nasional dalam pendidikan Indonesia. Nadiem ingin ke depannya tolok ukut tersebut tak membebani siswa maupun guru.

"Jadi itu yang akan kita kaji lagi. Tapi menurut saya secara personal, harus ada tolok ukur dalam skala nasional tapi formatnya jangan membebankan siswa siswi dan jangan membebankan guru ya. Harus berdasarkan apa yang kita cari yaitu sebenarnya kompetensi. Kita mencari kompetensi itu kuncinya, bukannya berapa jumlah informasi yang sudah terserap. Gitu ya. Kira-kira sampai situ. Jadi mohon sabar itu akan ditunggu kabarnya. Kami akan segera merumuskan rencana ke depan," pungkas dia.

Sementara itu, Anggota Komisi X Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi mengaku setuju dengan usulan penghapusan ujian nasional (UN) di sekolah dihapus. Menurutnya, UN sudah tidak efektif dan dinilai salah satu pemborosan anggaran sekolah.

"Ujian nasional sudah tidak tepat dan efektif lagi, bahkan cenderung pemborosan dan tidak berkeadilan. Apalagi standar tiap sekolah tidak sama, utamanya sekolah-sekolah yang jauh dari akses pendidikan yang bermutu dan baik," kata Didi kepada wartawan, Jumat (29/11/2019).

Didi juga menilai UN merusak semangat belajar murid karena semangat belajar murid itu tertumpu bagaimana lolos UN bukan belajar untuk mencari minat dan bakat siswa. Lagipula, lanjut Didi, UN sudah bukan lagi penentu murid masuk perguruan tinggi bagi siswa yang duduk di bangku sekolah menengah atas.

"Juga ujian nasional sudah tidak menjadi penentu masuknya seorang murid ke perguruan tinggi, dengan diadakannya Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK)," katanya.

Sumber: detik.com
Editor: Jandri