Minggu, 15 November 2026 Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka | Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi | PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar | MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember | Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau | Motor Korban Dicuri di Teras, Pelaku Ditangkap Polsek XIII Koto Kampar Setelah Sebulan Buron
 
 
☰ Pendidikan
Ini Kelemahan Penerapan PPDB dengan Sistem Zonasi Menurut Ombusdman
Rabu, 19 Juni 2019 - 17:56:55 WIB

SULUHRIAU- Ombudsman RI menyoroti penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.
Ombudsman menilai ada beberapa kelemahan dalam penerapan sistem tersebut.

Kelemahan pertama menurut Ombudsman yakni sosialisasi sistem zonasi yang kurang gencar ke masyarakat. Ombudsman juga menemukan memodifikasi sistem tersebut namun menyimpang dari tujuan utamanya.

"Kemendikbud dan Dinas Pendidikan di daerah kurang gencar dalam mensosialisasikan Permendikbud yang baru sehingga masih menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat," kata anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy dalam keterangan tertulis, Rabu (19/6/2019).

"Kemendikbud juga kurang berkoordinasi dengan Kemendagri dalam penerapan sistem zonasi sehingga beberapa kepala daerah masih melakukan modifikasi sistem zonasi yang menyimpang dari tujuan utama sistem tersebut," imbuhnya.

Ombudsman juga meminta Mendikbud Muhadjir Effendy tegas dalam menegakkan aturan tentang sistem zonasi. Muhadjir juga semestinya komunikatif dengan Kemendagri serta pemerintah daerah dalam menerapkan sistem tersebut.

Selain itu, Ombudsman juga menyoroti soal kisruh yang terjadi di daerah mengenai tata cara pendaftaran. Ombudsman menilai kisruh tersebut terjadi karena sosialisasi tidak dilakukan dengan gencar.

"Pendaftaran sekolah seharusnya telah dilakukan dengan sistem daring atau online yang telah diatur sesuai dengan zonasinya. Berkas calon siswa dibawa ke sekolah dalam rangka verifikasi data, bukan untuk pendaftaran siapa yang paling duluan," papar Suaedy.

Ombudsman menyadari bahwa masyarakat masih terjebak dengan predikat sekolah favorit. Menurut Ombudsman, predikat tersebut menjadi sebuah kendala karena pemerataan fasilitas sekolah belum terjadi.

"Pemerintah pusat secara keseluruhan juga perlu bekerja sama lebih koordinatif dengan pemerintah daerah dalam usaha pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan tersebut," tutur Suaedy.

Sebelumnya diberitakan, tak sedikit orang tua yang tidak setuju dengan penerapan PPDB dengan sistem zonasi. Seperti yang dilakukan para orang tua di Surabaya, Jawa Timur.

Para orang tua di Surabaya menggelar unjuk rasa di depan Taman Apsari di Jalan Gubernur Suryo. Mereka ingin mencari kepastian anak-anak mereka yang lolos sistem zonasi PPDB 2019.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri





 
Berita Lainnya :
  • Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
  • Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
  • PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
  • MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
  • Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
    02 Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
    03 PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
    04 MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
    05 Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau
    06 Motor Korban Dicuri di Teras, Pelaku Ditangkap Polsek XIII Koto Kampar Setelah Sebulan Buron
    07 Transaksi di Kebun Sawit, Dua Pengedar Sabu di Tapung Ditangkap dengan 13,53 Gram Barang Bukti
    08 KUA Sail Berikan Pembinaan ke 1.302 Siswa SMPN 13 Pekanbaru, Tekankan Iman dan Pergaulan Sehat
    09 Prof Yuddy Chrisnandi: Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
    10 Perkuat Sinergi Pengawasan, Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris pada Aparat Penegak Hukum
    11 Tingkatkan Akurasi Data, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Fidusia Rebuild
    12 Protokol Dorong Tertib Administrasi & Kepatuhan, MPD Siak Perkuat Pengawasan dan Pembinaan
    13 Kemenkum Riau Ikuti Program KCCP di Jepang Perkuat Kapasitas Pengelolaan KI di Daerah
    14 2 Tersangka Narkoba Sembunyi di Kandang Ayam, 1,2 Kg Ganja dan Sabu Diamankan di Koto Kampar Hulu
    15 Dari Mushalla Al-Khairat MTsN 2 Pelalawan Mengalun Doa untuk Keselamatan Bangsa
    16 Motor dan Mobil Curanmor Dikembalikan Polres Kampar ke Pemilik di Polda Riau
    17 Upaya Kampar Perangi Penyakit Kaki Gajah Berbuah Penghargaan dari Kementerian Kesehatan
    18 RDP dengan Kapolri, Komisi III DPR Dorong Kasus Penyadapan Presiden Diusut hingga Dugaan Makar
    19 Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri, MPR Punya Waktu 60 Hari Siapkan Langkah Konstitusional
    20 Sembunyi di Kebun Plasma, Dua Pengedar Narkoba di Tapung Diringkus Polisi, 13,53 Gram Sabu
    21 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperbup Inhu Perkuat Kualitas Regulasi Daerah
    22 Sinergi Kanwil Kemenkum dan PT Riau, Integrasikan SI BAPAK dan Tuanku Online
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat