SULUHRIAU, Pekanbaru- Ratusan guru sertifikasi Pekanbaru kembali gelar aksi demo. Kali ini ke Kantor DPRD Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman, Senin (8/4/2019) siang.

Mereka menemui para anggota DPRD menuntut kepastian soal solsuai polemik tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) bagi guru sertifikasi pasca konsultasi ke tiga kementerian.

Setelah lebih kurang mereka berdemo selama dua jam mereka pun masuk ke ruang paripurna DPRD Pekanbaru untuk bertemu pimpinan DPRD Pekanbaru.

Ketua DPRD Pekanbaru, Sahril menyatakan belum menerima laporan tertulis terkait pertemuan guru dengan Komisi III DPRD  Pekanbaru pekan lalu.

Ia juga menyatakan belum menerima laporan terkait kunjungan perwakilan guru ke Jakarta tepatnya ke Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

"Saya sudah dapat informasi, tapi laporan tertulisnya belum saya terima. Namun kami tetap berupaya membahas permasalahan ini," terang Sahril di hadapan para guru.

Sahril menyebut segera membahas permasalahan yang dihadapi para guru sertifikasi dengan Walikota Pekanbaru.

Saat ini pembayaran Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) bagi guru sertifikasi tahun 2019 belum ada titik terang.

"Kalau memang ada perundang-undangannya, tentu bakal kami masukkan dalam APBS. Tapi kalau tidak bagaimana kami masukkan," katanya saat pertemuan dengan Perwakilan Guru Sertifikasi di ruang Rapat Paripurna DPRD Pekanbaru, Senin, (8/4/2019).

Menurutnya, DPRD ikut memperjuangkan nasib guru. Ia bakal memperjuangkan agar pemerintah kota anggarkan TPP bagi guru.

Ia meminta agar para guru memberi waktu untuk membahas hal ini dengan walikota. "Kalau memang ada hak, kami perjuangkan agar pemerintah kota anggarkan TPP. Tentu berdasar aturan yang ada," terangnya.

DPRD berjanji akan membahas ini fokus membahas regulasi yang mengatur TPP bagi guru sertifikasi.

"Percayalah kami upayakan untuk komunikasi dengan Walikota Pekanbaru. Kalau memang ada aturan untuk bayarkan TPP, tentu bakal dibayarkan. Kalau tidak ada, ya tidak bisa," ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan Forum Guru Sertifikasi Kota Pekanbaru,  Raja Ira Novia Badar Putri menyebut bahwa guru hanya ingin bertemu dengan Walikota Pekanbaru.

Ira menyebut Walikota Pekanbaru hanya bisa mengancam dengan mengeluarkan instruksi dan cenderung menyudutkan guru di media massa. "Kami berharap agar permasalahan TPP ini segera menemukan solusi," pungkasnya. (tim)