SULUHRIAU, Pekanbaru- DPDR Riau menggelar rapat paripurna dengan agenda pidato sambutan Gubenur Riau, 2019-2024, Senin (11/3/2019).

Rapat paripurna berlangsung di ruang paripurna Kantor DPRD Riau Jalan Sudirman Pekanbaru. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau Septina Primawati dan dihadiri langsung oleh Gubenur dan Wakil Gubenur Riau, Syamsuar-Edi Natar Nasution.

Hadir juga pejabat Pemprov Riau maupun dari Setwan DPRD Riau dan perwakilan kepala daerah dari Kabupaten Kota se Provinsi Riau.

"Paripurna yang dilaksanakan hari ini sangat menomental, karena pertemuan ini sangat strategis antara Pemprov Riau dengan DPRD Riau untuk menggandeng kesepahaman, setelah Pilkada berakhir," ujar Septina diawal sambutannya saat membuka rapat paripurna agenda pidato sambutan Gubenur Riau, 2019-2024, Senin (11/3/2019).

Gubernur Riau Syamsuar mengawali pidato sambutannya dengan menyampaikan ucapan terimakasih yang dalam kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Riau yang telah menitipkan kepercayaan kepada dirinya sebagai Gubernur dan bapak Edy Natar Nasution sebagai Wakil Gubernur Riau untuk masa bakti tahun 2019-2024.

Dikatakannya periode kepemimpinannya 2019-2024 ini merupakan periode keempat atau periode terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025.



Pihaknya akan tetap melanjutkan dan meningkatkan program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat yang telah dirintis oleh pemimpin Riau terdahulu.

* Permasalahan Dihadapi

Disampaikan Gubri Syamsuar bahwa dewasa ini Provinsi Riau memiliki beberapa permasalahan pembangunan yang dihadapi, diantaranya masih terdapat kesenjangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diukur dari capaian IPM Kabupaten/Kota. Tujuh (7) Kabupaten/Kota IPMnya berada dibawah rata-rata Provinsi (71,79) yakni,Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Kondisi IPM ini, indikatornya capaian komponen pembentuk IPM, seperti Angka Harapan Hidup, dimana 11 Kabupaten/Kota berada dibawah rata-rata provinsi (70,79 tahun) dan Rata-rata Lama Sekolah terdapat 7 Kabupaten/Kota berada dibawah rata-rata provinsi (8,76 tahun),”ujar Gubri Syamsuar.

Sedangkan lama Sekolah sambung Gubri syamsuar, terdapat 8 Kabupaten/Kota dibawah rata-rata Provinsi (13,03 tahun) dan Pengeluaran Perkapita terdapat 6 Kabupaten/Kota di bawah capaian rata-rata Provinsi (Rp. 10.677.000).

Pada sisi lain Provinsi Riau juga mengalami masih Rendahnya Kualitas Infrastruktur Dasar Bagi Masyarakat yakni Jalan dan Jembatan. Pada tahun 2017, Panjang jalan provinsi 2.799 Km, dengan kondisi rusak sedang sampai rusak berat mencapai 55,18%, jenis konstruksi perkerasan jalan sub standar (kerikil, tanah atau belum tembus) sebesar 34,58%. Indeks aksesibiltas rata-rata tingkat provinsi 0,49, dengan kategori rendah. Hal ini belum sesuai dengan parameter kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk indeks aksesibiltas Provinsi Riau.

Disisi lain sambung Gubri Syamsuar, dimana tingkat pertumbuhan penduduk dan industri relatif cukup tinggi, aktivitas tersebut dipastikan menghasilkan air limbah dan sampah, baik skala rumah tangga maupun industri. Air limbah dan sampah tersebut jika tidak terkelola dengan baik akan mengancam upaya penyehatan lingkungan khususnya terhadap kualitas air permukaan dan air sungai yang notabene sebagai sumber air baku untuk berbagai keperluan rumah tangga.




Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain kebutuhan energi listrik di Riau semakin tinggi seiring dengan pertumbuhan penduduk dan industri. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Riau masih rendah dan terrendah di Pulau Sumatra.Tingkat abrasi masih tinggi diwilayah pesisir terutama di Kabupaten Bengkalis, Pulau Ransang dan Pulau Rupat dan masih terdapatnya persoalan tapal batas antar wilayah Kabupaten yang belum terselesaikan.

Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau periode 2011-2017 mengalami penurunan. Tahun 2011 sebesar 5,57% turun menjadi 2,71% pada tahun 2017. Terjadinya pergeseran struktur pereko-nomian provinsi Riau dari tahun 2012 ke tahun 2017 dari pertambangan dan penggalian ke sektor industri pengolahan. Pergeseran ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas migas sehingga minat investasi pada sektor migas mengalami penurunan.

Tingkat kemiskinan Provinsi Riau masih di atas 5% yaitu 7,41% atau 514.620 jiwa penduduk Riau berada di bawah garis kemiskinan, dan jumlah persentase miskin tinggi terdapat pada sub sektor perkebunan. Kabupaten/Kota yang berada di atas tingkat kemiskinan provinsi terdapat pada Kabupaten Kepulauan Meranti (28,99%), Rokan Hulu (10,91%), Pelalawan (10,25%), Kuantan Singingi (9,97%), Kampar (8,02%) dan Kabupaten Rokan Hilir (7,88%).

Belum optimalnya pengelolaan potensi pangan lokal, masih rendahnya pengelolaan budaya Melayu dan pariwisata.  Dari permasalahan yang telah dirumuskan itu maka visi dan misi Gubri -Wagubri periode tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia”. [Advertorial DPRD Riau/SR]<