Jika ada perusahaan yang tidak menerapkannya, maka siap-siap dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran, hingga sanksi administrasi.

"Kita minta kepada karyawan melaporkan ke kita apabila gaji tidak dibayarkan sesuai UMK. Sanksinya mulai dari surat peringatan, teguran, dan sanksi administrasi," ungkap Johnny Sarikoen, Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Rabu (26/12/2018).

Dikatakannya lagi, besaran UMK 2019 itu sebelumnya sudah disosialisasikan kepada seluruh perusahaan. "Sampai hari ini belum ada perusahaan yang mengajukan permohonan penundaan ke kita," katanya.

Perusahaan, terang Sarikoen, sesuai aturan yang berlaku bisa mengajukan permohonan untuk menunda penerapan UMK. "Tapi ada syaratnya, salah satunya sisi keuangan, perusahaan tak sanggup karena keuangan. Tapi kita buktikan dulu, kita minta audit keuangan perusahaan, baru kita pelajari. Kalau memang keuangan tidak sanggup, bisa kita beri penangguhan," ujarnya.

Namun jika perusahaan tak sanggup dari sisi keuangan dan tidak mengajukan permohonan penundaan, perusahaan bersangkutan akan diberi sanksi sesuai aturan berlaku. [kmf]

	Berita Lainnya :
	Mafirion: Agrinas Jangan Beri KSO kepada Perusahaan yang Abaikan Kepentingan Masyarakat Dibalut Pakaian Adat Nusantara, Upacara HUT ke-81 RI di Pemko Pekanbaru Berlangsung Khidmat Di Balai Pauh Janggi, Kemenkum Riau Serahkan Remisi HUT ke-81 RI untuk Narapidana Peringati HUT ke-81 RI, Kemenkum Riau Tegaskan Komitmen Layani Rakyat dengan Integritas Obor Menyala di Tengah Hening, Forkopimda Kampar Renungan Suci di TMP Kusuma Eka Bhakti