SULUHRIAU, Pekanbaru- Pemerintah Provinsi Riau mengeluhkan pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang dilakukan pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir.

Dan Pemrov Riau berharap tahun 2019 riau mendapatkan alokasi sebesar Rp 10 triliun dalam APBN.

Pasalnya, sebelumnya Riau sempat dapat menacpai Rp 12 triliun lebih DBH. Namu, saat ini tinggal Rp 8,2 triliun.

Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Rabu (14/11/2018)saat forum Riau economic Outlook 2019 yang dilaksanakan otoritas jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) smenjelaskan tentang keuangan Provinsi Riau tengah mengalami devisit.

Pengurangan DBH tersebut akibat menurunnya harga komoditas pertambangan, tetapi juga ulah pemerintah pusat yang menerapkan tunda salur dan tunda bayar, sebab dbh tahun 2017 sampai saat ini belum sepenuhnya disalurkan pemerintah pusat.

Wan berharap tahun 2019 Riau kembali mendapatkan alokasi sebesar Rp 10 triliun sebagai dbh dalam APBN.

Pemprov Riau akan terus memperjuangkan agar dana pusat yang belum tersalurkan ke provinsi riau segera dicairkan lalu melalukan lobi dengan kementerian keuangan dan dpr ri agar alokasi DBH Riau tahun 2019 ditambah.

Sementara Kepala Kantor BI Riau Siti Astiyah menjelaskan, seiring dengan peningkatan harga minyak dunia, maka DBH yang diterima riau juga bertambah, karena harga minyak dunia jauh diatas dari yang ditetapkan dalam APBN. [slt]