SULUHRIAU, Pekanbaru- Ratusan honorer kategori dua (K2) Riau menolak penerimaan CPNS 2018.

Mereka menyampaikan tujuh pernyataan sikap kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau
Salah satu pernyataan sikap tenaga honorer ini didengarkan dan diterima langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan dan Kepala Dinas Pendidikan Riau, Rudyanto.

Kepala BKD Riau, Ikhwan Ridwan berjanji akan meneruskan tuntutan honorer K2 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secepatnya.

"Permohonan dan tuntutan bapak dan ibu ini akan kami terus ke Menpan-RB dan BKN secepatnya," kata Ikhwan Ridwan yang disambut ratusan honorer K2 agar BKD menepati janjinya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Riau Rudyanto juga mengatakan, pihaknya juga merasakan apa yang dirasakan honorer K2 tersebut.

"Bagaimanapun aspirasi ini merupakan tugas kami untuk menyampaikan ke Gubernur dan pusat agar honorer K2 mendapat kepastian. Mohon usaha honorer K2 dapat didengar oleh pusat," ujarnya. [has,ckl]

Berikut tujuh tuntutan honorer K2 Indonesia wilayah Riau yang ditandatangani Ketua Forum Komunikasi Tenaga Honorer K2 Riau M Alamin:

1. Tunda penerimaan CPNS umum sampai selesai pengangkatan seluruh honorer K2 Indonesia.

2. Angkat seluruh honorer K2 jadi CPNS tanpa membatasi usia dan tanpa tes.

3. Sahkan revisi undang-undang ASN nomornya 5 tahun 2014 sebagai landasan hukum pengangkatan honorer seluruh Indonesia.

4. Menolak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  (PPPK).

5. Menyurati Presiden, Menpan-RB, BKN dan DPR RI untuk dapat menyelesaikan permasalahan honor K2 seluruh Indonesia.

6. Menyurati bupati dan walikota se-Riau untuk dapat mengangkat dan mensejahterakan honorer.

7. Pengangkatan Honorer kategori dua jadi PNS harga mati.