SULUHRIAU, Pekanbaru- Realisasi dana alokasi khusus (DAK) fisik di Pemerintah provinsi Riau masih minim, hingga Juli 2018, baru terealisasi 23,56 persen dari pagu Rp 1,15 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budhianto mengatakan, sampai Juli 2018 realisasi dak pemerintah Provinsi bersama 12 kabupaten/kota di Riau baru Rp271,07 miliar.

Menurut Tri Budhianto, pihaknya mencatat kinerja pemerintah provinsi Riau pada semester I tahun 2018, berada pada urutan terendah dalam merealisasikan dak fisik yang baru mencapai 7,96 persen atau Rp 15,07 miliar dari total pagu Rp189,46 miliar.

Padahal diproyeksikan sudah harus merealisasikan 18,77 persen atau Rp35,5 miliar dari total pagu Rp189,46 miliar.

Rendahnya realisasi di Pemerintah Provinsi Riau karena banyak bidang kegiatan yang bersumber dari dak fisik tidak dapat disalurkan akibat sejumlah persyaratan tidak bisa terpenuhi seperti gagal lelang, uraian kegiatan berbeda dengan sk kementerian dan penganggaran dilakukan berbasis kontrak sementara petunjuk teknis berbasis swakelola.


M"elalui anggaran pendapatan belanja negara APBN pemerintah pusat mengalokasikan pagu dak fisik untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Riau sebesar Rp1,15 triliun pada tahun 2018," katanya.


Besaran dak tersebut dibagi kepada tiga jenis peruntukan yakni, dak fisik reguler sebesar Rp529,4 miliar, dak fisik penugasan sebesar rp541,8 miliar dan dak fisik afirmasi sebesar Rp 79,3 miliar. [slt]