SULUHRIAU, Pekanbaru- Penundaan penyaluran dana ke daerah yang diberlakukan pemerintah pusat membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terkendala.
 
Penundaan transfer tersebut diberlakukan sejak tahun 2017 lalu. Menurut Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, Pemrov Riau terpaksa 'mengikat pinggang' kencang-kencang, sebab 70 persen atau rp 360 miliar dana bagi hasil (DBH) Riau mengalami tunda salur dari pemerintah pusat.

Bahkan tahun ini diperkirakan tunda salur tidak kurang dari Rp 520 miliar, dengan perhitungan harga minyak USD 45 per barel, sementara saat ini harga minyak dunia sudah mencapai USD 70 per barel.

"Jika dana tersebut ditransfer pusat ke daerah, maka akan cukup signifikan mendongkrak keuangan pemerintah daerah dan bisa bergerak cukup dinamis," katanya.

Dalam rangka mengejar DBH yang tunda salur tersebut, Pemprov Riau terus bolak balik ke jakarta meminta kepastian waktu pencairan DBH yang tunda salur.

Ahmad Hijazi menambahkan, walaupun sudah beberapa kali ditagih ke kementerian keuangan, namun sampai sekarang belum mendapat kepastian dengan alasan PMK-nya belum terbit. [slt]