SULUHRIAU, Pekanbaru- Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau menyatakan minatnya untuk memiliki penuh hak kelola dan menjadi operator di Blok Rokan.

Saat ini Blok Rokan masih dikelola Chevron Indonesia dan akan berakhir kontraknya tahun 2021 melalui badan usaha milik  daerah (BUMD).

Asisten II, Setdaprov Riau Masperi mengatakan, Pemprov Riau sudah memberikan proposal alih kelola beserta syarat dan ketentuan yang diinginkan perusahaan kepada pemerintah, karena hal tersebut sangat memungkinkan dari segi peraturan menteri.

Aturan tersebut adalah peraturan menteri nomor 23 tahun 2018 tentang pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya, dalam aturan teresbut, menteri ESDM dapat memperpanjang kontraktor lama, diserahkan ke Pertamina, Pengelolaan bersama kontraktor lama dan pertamina; serta lelang.

Sampai saat ini, belum ada respons pemerintah tentang proposal yang sudah diajukan pemerintah Provinsi Riau, kemungkinan masih dibahas dan mengevaluasi proposal tersebut.

Masperi bahkan berani menawarkan soal besaran bagi hasil migas Pemrov Riau akan tetap mengikuti aturan, sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri esdm nomor 8 tahun 2017 yang sudah direvisi menjadi peraturan menteri esdm nomor 52 tahun 2017 yang menyebutkan persentase bagi hasil minyak untuk kontraktor adalah 43 persen dan sisanya pemerintah, sedangkan bagi hasil gas 48 persen kontraktor dan 52 persen pemerintah.

Selain pemerintah Provinsi Riau, PT Pertamina persero dan PT Chevron Pacipic Indonesia juga berminat mengelola Blok Rokan. [slt]