Kamis, 01 Oktober 2026 Satresnarkoba Polresta Pekanbaru Bekuk Pengedar 122 Pil Ekstasi di Parkiran Hotel | Terungkap Dalam Sidang Tipikor, Saksi Ungkap Suhardiman Bahas Land Cruiser Jelang Penetapan Sekda | Inflasi Riau September 2026 2,79 Persen, Dipicu Perawatan Pribadi dan Transportasi | Evaluasi Tarif Paten dan Hak Cipta, Kanwil Kemenkum Riau Dukung Layanan KI Lebih Inklusif | Kanwil Kemenkum Riau Monitoring Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Warga Binaan di Rutan Pekanbaru | Usai Upacara Hari Kesaktian Pancasula, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Pidato Kebangsaan Via Virtual
 
 
☰ Ekbis
Heboh Rekaman Rini-Dirut PLN, PDIP: Ada Menteri Tak Taat Presiden
Minggu, 29 April 2018 - 13:30:58 WIB

SULUHRIAU- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meyakini Presiden Joko Widodo prihatin dengan beredarnya rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basyir. Dia menyebut ada menteri yang tak taat perintah Presiden Jokowi.

"Pak Jokowi sendiri saya tahu pasti sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Karena ada menteri yang tidak taat perintah presiden yang sejak awal mengimbau agar BUMN betul-betul menjadi alat negara dalam menjalankan politik ekonomi negara bukan politik ekonomi keluarga," kata Hasto di Season City, Tambora, Jakarta Barat, Ahad(29/4/2018).

Hasto melihat ada indikasi kepentingan keluarga dalam rekaman percakapan itu dengan disebutnya nama 'Ari'. Menurut Hasto, hal tersebut telah menciderai kepercayaan Presiden Jokowi yang selalu mengingatkan agar tidak membawa urusan keluarga ke dalam urusan BUMN.

"Kalau kami lihat ini persoalan dilakukan oleh menteri apalagi ini menyangkut keterlibatan keluarga ini kan tanggung jawab menterinya. Sejak awal kan Pak Jokowi selalu mengingatkan BUMN ini adalah badan usaha milik negara, beliau sendiri memberikan contoh yang baik dari Pak Jokowi. Kemudian perintah Pak Jokowi jangan dilibatkan persoalan keluarga dibawa ke dalam urusan BUMN dan ini pelanggaran yang serius dari perintah Jokowi itu sendiri," jelasnya.

Hasto mengatakan jika memang ada pihak yang dirugikan silahkan mengajukan proses hukum karena Indonesia merupakan negara hukum. Dia juga menilai memasukan urusan keluarga ke dalam urusan negara itu suatu yang tidak dibenarkan.

"Ya kita negara hukum. Semua pihak yang merasa dirugikan, proses hukum itu merupakan langkah hukum yang berkeadilan. Tapi sekali lagi yang kami lihat adalah ketika keluarga campur tangan dalam urusan negara itu tidak bisa dibenarkan," ungkapnya.

Rini sendiri sudah buka suara atas bocornya rekaman antara dirinya dengan Sofyan Basir yang viral belakangan ini. Menurutnya, ada pihak yang sengaja memotong percakapan tersebut.

"Emang ada percakapan yang dipotong sedemikian rupa sepertinya ada proyek minta fee," kata Rini di Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (28/4/2018).

Padahal, dia mengatakan, kenyataan tidak seperti itu. Justru, Rini mengatakan, percakapan itu terkait kepentingan BUMN. Dia mengatakan, hal itu tidak ada urusan untuk kepentingan pribadi.

"Padahal sebagai direksi BUMN kita harus perjuangkan kepentingan BUMN bukan pribadi atau grup," sambungnya.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri




 
Berita Lainnya :
  • Satresnarkoba Polresta Pekanbaru Bekuk Pengedar 122 Pil Ekstasi di Parkiran Hotel
  • Terungkap Dalam Sidang Tipikor, Saksi Ungkap Suhardiman Bahas Land Cruiser Jelang Penetapan Sekda
  • Inflasi Riau September 2026 2,79 Persen, Dipicu Perawatan Pribadi dan Transportasi
  • Evaluasi Tarif Paten dan Hak Cipta, Kanwil Kemenkum Riau Dukung Layanan KI Lebih Inklusif
  • Kanwil Kemenkum Riau Monitoring Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Warga Binaan di Rutan Pekanbaru
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Satresnarkoba Polresta Pekanbaru Bekuk Pengedar 122 Pil Ekstasi di Parkiran Hotel
    02 Terungkap Dalam Sidang Tipikor, Saksi Ungkap Suhardiman Bahas Land Cruiser Jelang Penetapan Sekda
    03 Inflasi Riau September 2026 2,79 Persen, Dipicu Perawatan Pribadi dan Transportasi
    04 Evaluasi Tarif Paten dan Hak Cipta, Kanwil Kemenkum Riau Dukung Layanan KI Lebih Inklusif
    05 Kanwil Kemenkum Riau Monitoring Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Warga Binaan di Rutan Pekanbaru
    06 Usai Upacara Hari Kesaktian Pancasula, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Pidato Kebangsaan Via Virtual
    07 Prabowo Lantik Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Bergeser ke KSP, Ini Daftar Lengkap Posisi Pejabat
    08 Pimpin Upacara Kesaktian Pancasila, Kapolres Kampar Tegaskan Pancasila Kompas Pengabdian
    09 Komjen Pol Suyudi Ario Seto Segera Gantikan Listyo Sigit Jadi Kapolri
    10 Usai Komisi XIII DPR, 10 Bangunan Bak 'Apartemen Mewah' di Lapas Cibinong Dibongkar
    11 Bayi Gajah Jantan Lisa Lahir di Tesso Nilo, Diberi Nama Ganesha oleh Titiek Soeharto
    12 Kembangkan Kasus IRT, Polres Kampar Tangkap Pria Simpan 7 Paket Sabu
    13 Kanwil Kemenkum Riau Raih Nilai 100 pada Verifikasi Rencana Aksi Program KI Triwulan III 2026
    14 Dorong Penguatan SIKIDA, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi dengan Pusdatin Kemenkum
    15 Fasilitasi Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Kemenkum Riau Perkuat Keselarasan Regulasi Meranti
    16 Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Kanwil Kemenkum Riau Bahas Ranperda Kuantan Singingi
    17 Bidik Pasar Malaysia, KADIN dan Bea Cukai Siapkan Skema Bersama untuk Ekspor UMKM Dumai
    18 RT di Tapung Hulu Ditangkap Jual Sabu, 1,57 Gram Diamankan
    19 Perkuat Koordinasi Kelembagaan, KPU dan Kejati Riau Teken Perjanjian Kerja Sama
    20 Petakan Isu Hukum Berbasis Data, Kanwil Kemenkum Riau Libatkan Lintas Instansi
    21 Kanwil Kemenkum Riau Bahas Strategi Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum
    22 63 Pejabat Pemko Pekanbaru Berganti Posisi, Berikut Nama dan Jabatannya
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat