SULUHRIAU, Meranti- Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, Selasa Pagi (10/4/2018) meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tingkat SMA/MA Meranti.

Hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan Ujian nasional (UN) 2018. Dari peninjauan ini Said mengatakan, pelaksanaan berjalan aman dan lancar. "Tidak masalah yang dihadapi," kata Wakil Bupati H. Said Hasyim didampingi Kepala Dinas Pendidikan H. Rosdaner, disela peninjauan pelaksanaan UNBK di SMAN 3 Tebing Tinggi.

Seperti diketahui, pelaksanaan UNBK Tahun 2018 di Kabupaten Meranti, sudah dimulai sejak Senin lalu, serentak dengan pelaksanaan UN di sekolah sekolah lainnya di Indonesia.

Untuk Kabupaten Meranti sendiri diikuti oleh 263 Siswa SMA sederajat, 1 diantaranya siswa wanita tidak bisa ikut karena memilih untuk menikah. Sebanyak 154 siswa di SMAN I Tanjung Samak karena keterbatasan fasilitas diketahui tidak dapat melaksanakan UNBK, namun begitu UN tetap berjalan dengan menggunakan lembar kertas atau manual.

Adapun beberapa sekolah yang ditinjau oleh Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim bersama Kepala Dinas Pendidikan Meranti H. Rosdaner adalah SMAN I Tebing Tinggi, SMAN 2 dan SMAN 3 Tebing Tinggi.

"Seperti kita lihat tidak ada kendala. Baik bagi sekolah yang melaksanakan sendiri maupun siswa yang menumpang, program Nasional UNBK di Meranti berjalan dengan baik," ucapnya lagi.

Diakui Wakil Bupati, dalam rangka mensukseskan program Nasional UNBK itu, Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pendidikan memang meminta para siswa disekolah sekolah yang berada didaerah tersisolir, yang belum memiliki fasilitas pendukung pelaksanaan UNBK seperti tak memiliki perangkat komputer, jaringan internet dan keterbatasan listrik. Untuk menumpang disekolah yang berada di Selatpanjang.

Konsekwensinya para siswa harus mengeluarkan dana ekstra untuk transportasi, penginapan dan makan. Meski diakui oleh beberapa wali murid cukup memberatkan namun Wakil Bupati H. Said Hasyim menegaskan hal itu terpaksa dilakukan dalam rangka mensukseskan program Nasional UNBK.

"Jika tidak kita laksanakan maka kita akan terus tertinggal, hal ini diwajibkan oleh Pemerintah Pusat disamping untuk pemetaan kualitas pendidikan juga untuk mengukur sejauh mana keberhasilan serta ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah sekolah di Indonesia," jelas Wakil Bupati.

Namun begitu, ia berharap kedepan hal itu tidak terjadi lagi, Pemda Meranti akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidian Provinsi Riau untuk mengadakan fasilitas pendukung UNBK, pemerintah Provinsi dilibatkan karena sesuai dengan peraturan pengelolaan pendidikan tingkat SMA sederajat sejak beberapa tahun lalu telah menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi. (raf)