SULUHRIAU- DPRD Riau menggelar paripurna jawaban pemerintah atas pandangan umum (panum) fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun 2017 Kamis (5/4/2018).

Rapat peripurna ini dihadiri Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi, unsur Forkopimda Riau, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemrov Riau dan anggota DPRD Riau serta undangan lain.

Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau dr Sunaryo, didampingi Ketua DPRD Septina Primawati.

Dalam jawaban pemerintah terhadap LKPj Gubri TA 2017, Sekda Ahmad Hijazi yang menyampaikan jawaban, menjawab sejumlah pertanyaan dari delapan Frkasi DPRD Riauyang terdiri dari Fraksi Golkar, F PDI-P, F Demokrat, F PAN, F Gerindra Sejahtera, PKB dan Fraksi Gabungan Nasdem-Hanura, yang disampaikan pada paripurna pandangan umum fraksi DPRD sebelumnya.

Sebelum membacakan jawaban LKPj setebal 23 halaman tersebut, Plt Gubri diwakili Sekda Prov Riau Ahmad Hijazi mengungkapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran serta masukan yang disampaikan 8 fraksi di DPRD Riau.

Dalam pidato jawaban pemerintah, Ahmad Hijazi mengklaim, meski tantangan perekonomian cukup berat namun tingkat kesejahteraan masyarakat Riau meningkat. Disisi lain, rendahnya realisasi pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2017, disebabkan proses perencanaan yang terlambat.

Ahmad Hijazi mengungkapkan capaian Pemprov tahun 2017 yakni, trend pembangunan yang positif, penurunan penduduk miskin dan antisipasi bencana alam.

Terkait pertumbuhan ekonomi, Pemprov berupaya mendorong percepatan pengesahan Perda RTRW karena berdampak bagi bagi pembangunan di Riau, ujarnya.



Suasana Paripurna DPRD Riau tentang jawaban pemerintah terhadap pandangan umum

Ia menjelaskan, jumlah penduduk miskin di Riau pada Srptember 2017 sebesar 7,41 persen. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 1,04 persen dibanding September 2016.

Pengangguran Turun 1,20 Persen

Dikatakan, ngka pengangguran terbuka kata Ahmad Hijazi, tahun 2016 sebesar 7,42 persen menjadi 6,22 persen tahun 2017 atau turun sebesar 1,20 persen.

Ia mengatakan, peluang besar untuk kesempatan kerja yakni, pertanian, perkebunan, perikananan, peternakan dan tata niaga. Sementara sektor yang masih menjadi tulang punggung perekonomian selain sektor industri, adalah pertanian/perkebunan.

Terkait kurang efektifnya BUMD sebut Ahmad Hijazi, Pemprov akan melakukan kajian pada masing masing BUMD tentang berapa target laba yang dapat dicapai untuk tiga tahun kedepan.

Sedangkan terkait tingginya tingkat inflasi kata Sekdaprov, dipicu oleh lalulintas produk makanan. Meski demikian tingkat inflasi tersebut masih dalam kisaran sasaran inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 4 plus minus 1 persen.

Pemprov juga menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 sebesar 71,20 lebih tinggi dari rata rata nasional sebesar 70,18. Artinya, Riau tertinggi keenam se Indonesia.

Sementara harapan hidup mencapai 70,97 yang berarti bànyak tahun yang dapat ditempuh penduduk Riau rata rata 71 tahun. Demikian pula halnya dengan harapan lama sekolah sebesar 12,86. Artinya anak usia sekolah di Riau memiliki peluang menamatkan pendidikan lulus SMA atau D1. Sedangkan pengeluaran per kapita mencapai Rp 10,465 juta per tahun.

Pada bagian lain, Ahmad Hijazi mengatakan pelayanan keseahatan bukan hanya tanggungjawab Pemprov Riau melainkan juga tanggungjawab pemeraintah kabupaten/kota. Untuk itu perlu koordinasi dan kerjasama yang lebih baik.


Sekda Prov Riau Ahmad Hijazi

Melalui program Nusantara Sehat, ucap Ahmad Hijazi Pemprov Riau telah memgangkat tenaga para medis PTT bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI untuk ditempatkan di daerah terpencil.

Di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang realisasinya dibawah 50 persen ucàp dia, disebabkan perencanaan dan pelaksanan fisik dilakukan pada tahun anggaran yang sama. Kondisi ini kata Ahmad Hijazi akan menjadi perhatian di tahun mendatang.

Hadir dalam kesempatan itu diantaranya, Ketua, Wakil Ketuam Ketua Fraksi, anggota DPRD Riau, anggota Forkopimda, Rektor dan Direktur Perguruan Tinggi, OPD di lingkungan Pemprov Riau dan tokoh masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo mengatakan, akan membahas LKpj ini sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) LKPj. "Kami akan membahas LKPj ini sebelum disahkan menjadi perda," pungkasnya. [Advertorial DPRD Riau/Sr]