SULUHRIAU, Pekanbaru- Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Rejosari Pekanbaru, diwacanakan perubahan nama menjadi 'Apartemen Rakyat Bambu Kuning'.

Wacana perubahan nama ini bukan tampa alasan, dari sejumlah masukan diterima pihak terkait di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, rendahnya minat masyarakat masuk ke rusunawa tiga blok (3 twin blok-red) itu salah satu disebabkan, adanya imej tertanam di masyarakat dimana lokasi itu eks lokalisasi (Teleju), Kecamatan Tenayan Raya.

"Mungkin imej ini masih membekas di masyarakat, sehingga masyarakat ada yang menyatakan enggan menghuni rusunawa tersebut," ujar Asisten II Setdako Pekanbaru, Elsyabrima, Jumat (9/3/2018).

Faktanya, saat ini dari 297 kamar (unit), yang baru dihuni kata Elsyabrina 68 unit, ini belum mencapai separuh dari kamar atau unit rusunawa tersedia.

Di sisi lain, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mewanti-wanti, agar rusunawa itu dihuni penuh masyarakat. Ini menjadi salah satu syarat penyerahan dari Kemen PUPR ke Pemko Pekanbaru.

"Jika tidak terpenuhi, maka pihak Kementerian PUPR akan menyerahkan aset rusunawa ke Perusahaan Perumahan Nasional (Perumnas-red). Tercapai 70 persen saja terhuni sudah dinilai berhasil," kata Elsyabrina mengutip yang disampaikan Direktur Penataan Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR RI, Rina Farida, saat meninjau dua rusunawa Pekanbaru awal Maret ini.

Namun, bukan hanya soal imej itu yang menyebabkan masyarakat enggan menghuni rusunawa tersebut.

Informasi yang dari warga yang menyewa di wilayah Rejosari ini, mengatakan mereka merasa diberatkan dengan syarat untuk menghuni itu, selain fasilitas yang masih minim.

Misalnya dikatakan salah seorang warga, Erna (40), syarat masuk selain KTP/KK Pekanbaru juga harus mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), pernyataan dari kelurahan dan kecamatan. "Inikan warga merasa diberatkan," kata warga yang lebih memilih menyewa rumah kost dibanding tinggal di rusunawa pemerintah tersebut.

Syarat inipun tidak dibantah oleh Elsyabrina, sebab itu katanya ini akan dicarikan solusi bagaimana agar masyarakat bisa masuk ke rusunawa tersebut. "Ini tentu akan dikoordinasikan dengan instansi atau institusi terkait," katanya.

Sedangkan mengenai minimnya fasilitas, Elsyabrina juga mengaku mendapat keluha dari penghuni. Bahkan, masalah transportasi yang belum masuk (angkutan umum-red) ke rusunawa terebut juga salah satu penyebab enggannya masyarakat masuk ke rusunawa itu.

Ada juga keluhan penghuni misalnya, sewa dinilai mahal Rp200.000/bulan, walaupun sekarang masih gratis. Kemudian soal listrik, drainase dan beberapa hal terkait fisik unit-unit rusunawa itu.

Menurut El, pihak Kementerian PUPR juga telah menyampaikan akan ada perbaikan terhadap rusunawa ini pada tahun 2018.

Sebenarnya banyak hal perlu dibenahi untuk mendukungan pemukimana di rusunawa tersebut, misalnya perlunya mendekatkan sarana pendidikan, mula dari usia dini, kemudian mengembangkan UMKM, dan membuat taman-taman bermain. "Konsesp lingkungan seperti ini perlu diterapkan," kata El pula.

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Kepala Bagian (Kabag) Infrastruktur Pemko Pekanbaru Azhar mengatakan, mengenai persiapan penyerahan rusunawa dari Kemen PUPR ke Pemko Pekanbaru, dijadwalkan rapat koordinasi Senin 12 Maret 2018, bersama pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru, Dinas Kesehatan (Diskes) dan stakeholder lainnya.

Ini dalam upaya mematangkan persiapan, dan membenahi kekurangan sebagaimana menjadi keluhan warga atau penghuni rusunawa tersebut. "Insya Allah ada solusi, kita juga tidak mau aset ini dibalik namakan ke pihak lain," pungkas  Azhar. [chr]