SULUHRIAU, Jakarta- Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengakui partainya juga ditawari berkoalisi untuk mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019. Sang ketua umum, Prabowo Subianto, diminta menjadi cawapres Jokowi.

"Ya adalah utusan-utusan orang yang datang menawarkan, bergabung agar Pak Prabowo jadi cawapres dan sebagainya," ujar Fadli di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Namun Prabowo dan Gerindra menolak tawaran tersebut. Fadli pun tak menganggap tawaran dari pihak Joko Widodo spesial karena lobi-lobi semacam itu dinilainya wajar terjadi dalam dunia politik.

"Saya kira ini dalam politik sah-sah saja. Biasa saja. Tapi kami tegaskan sekali lagi bahwa Gerindra akan mencalonkan Pak Prabowo bukan sebagai cawapres, tapi sebagai capres," jelas Wakil Ketua DPR itu.

Fadli menyebut lobi dari Istana itu terlihat seperti upaya pemerintah menciptakan calon tunggal di Pilpres 2019. Partainya tak menginginkan itu terjadi karena dinilai berbahaya bagi demokrasi.

"Saya kira ada upaya itu (calon tunggal). Untuk menciptakan suatu oligarki ya. Saya kira ini suatu kemunduran dalam demokrasi kita. Membahayakan demokrasi kita, kalau kemudian mau menciptakan satu oligarki tersendiri," ucap Fadli.

Diberitakan sebelumnya, PKS menyatakan pernah ditawari ajakan berkoalisi untuk mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019. Presiden PKS Sohibul Iman juga mengungkapkan tawaran Istana kepada Prabowo.

"Saya tegaskan di sini bahwa PKS diajak bergabung dengan Istana jelas ada. Dan itu bukan sebuah kejahatan dalam politik. Itu biasa-biasa saja. Istana ingin mengajak kita," kata Sohibul, Kamis (1/3).

"Bujukan itu bukan hanya ke PKS saja, ke Gerindra juga. Ke Gerindra mungkin bujukannya lebih dahsyat dari ke PKS. (Prabowo) ditawari cawapresnya Pak Jokowi juga. Kalau ke PKS nggak," ungkap Sohibul dalam kesempatan berbeda.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri