SULUHRIAU- Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung menyebut saat ini sudah 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi yang menghendaki digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) secepatnya.

Usulan Munaslub untuk mengakhiri polemik internal partai menyusul jeratan kasus hukum terhadap Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang berdampak terhadap elektabilitas partai.

"Saya datang ke daerah, mereka berpandangan situasi yang dihadapi Setya Novanto semakin sulit dilihat dari sisi hukum, sehingga muncul tuntutan perubahan. 31 DPD menuntut ada perubahan sesuai mekanisme partai, agenda mendesak digelar Munaslub," kata Akbar Tanjung, di sela acara pelantikan Dewan Pertimbangan DPD Golkar DIY, di Bantul, Yogyakarta, Ahad (3/12/2017).

Menurutnya, kewenangan dalam Munaslub tak jauh berbeda dari agenda Musyawarah Nasional yang digelar lima tahun sekali, salah satunya pemilihan ketua umum.

Hasil konsultasinya kepada tokoh-tokoh Golkar, Munaslub sebagai jalan keluar untuk mengakhiri persoalan Golkar sesuai jargon partai yakni bangkit kembali, jaya kembali, dan menang kembali.

"Semuanya memberikan dukungan, dan semuanya mengerucut kepada nama Airlangga Hartarto, dengan alasan komitmen kegolkarannya, salah satu tokoh nasional Golkar, berprestasi, dan dia bersih," tandasnya.

Akbar menambahkan, muara dari Munaslub adalah semangat perubahan dan perbaikan agar kembali mendapatkan kepercayaan lagi di masyarakat.

"Pengalaman panjang kami (Golkar) akan menjadi dasar melakukan perubahan internal," imbuhnya.

Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi menambahkan, usulan Munaslub terlepas dari proses hukum yang dijalani Setya Novanto. Menurutnya, Munaslub adalah kebutuhan organisasi karena Golkar mengalami sentimen negatif di masyarakat dan penurunan elektabilitas.

"Golkar harus keluar dari sentimen negatif dan melakukan perubahan untuk konsolidasi jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Jadi proses hukum tak berkaitan dengan usulan Munaslub yang telah ditandatangani 31 DPD I, harus dibedakan mana proses hukum yang kedepankan asas praduga tak bersalah, dengan proses politik internal organisasi," ujarnya.

Menurutnya, momentum perubahan saat ini mendapat dukungan dari masyarakat luar. Sehingga mau tak mau Golkar harus meresponnya. Kondisi ini berbeda ketika 1999-2004 saat itu internal organisasi menginginkan perubahan tapi tekanan justru datang dari luar.

"Rabu besok kita usulkan Munaslub ke DPP, tak hanya ditandatangani oleh DPD I tapi juga DPD II. Untuk jadwal Munaslub diusulkan tanggal 16-17 Desember 2017," paparnya.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri