SULUHRIAU, Jakarta - Airlangga Hartarto 'direstui' Presiden Joko Widodo untuk menjadi calon ketua umum Golkar di Munaslub.

Sebagai pihak yang juga siap maju dalam bursa ketua umum Golkar, Idrus Marham tak memusingkan 'restu' Jokowi kepada Airlangga itu.

"Saya kira nggak ada masalah. Semua itu Pak Jokowi izinkan itu dalam posisi Airlangga sebagai menteri," ujar Idrus di Hotel Merlynn, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2017).

Idrus mengatakan tak perlu ada yang dirisaukan dalam dinamika politik Golkar saat ini. Menurut Idrus, Golkar merupakan partai yang sangat demokratis.

"Nggak perlu ada yang dirisaukan dalam proses ini karena dinamika Golkar sebagai partai yang sangat demokratis itu dan Golkar hakikatnya adalah gerakan. Apabila Golkar tidak bergerak secara dinamis, maka Golkar akan mati," kata Idrus.

"Nah, semua proses yang ada sebagai sebuah gerakan yang dinamis dalam rangka berikan ruh semangat pergerakan Golkar sehingga tidak hanya eksis, tapi survive dan siap memenangkan pertarungan," imbuh dia.

Idrus juga tak mempersoalkan manuver 31 DPD tingkat I Golkar yang menemui Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Airlangga sendiri mengklaim 31 DPD I Golkar sepakat agar Munaslub segera digelar.

"Nggak ada masalah jumlahnya, berapapun jumlahnya. Kalau dihitung ketua, itu yang hadir 14 atau 15, ada beberapa anggota semua yang ketemu Jokowi itu semua yang ketemu JK itu beritahu dulu sebagai Plt Ketua Umum partai ya," pungkas Idrus.

Seperti diberitakan media, menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengaku telah mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk ikut dalam bursa pemilihan ketua umum Partai Golkar. Dia menegaskan, yang diberikan oleh presiden adalah izin bukan dukungan.

"Pak presiden selalu mengatakan mekanisme itu dikaitkan dengan Partai Golkar, jadi yang diberikan presiden adalah izin karena saya selaku pembantu beliau. (Presiden) memberikan izin untuk ikut dalam kontestasi di Partai Golkar," ujar Airlangga, Kamis (30/11/2017).

Ketika ditanya mengenai rangkap jabatan, Airlangga mengatakan hal tersebut merupakan hak preogratif presiden. Sebagai pembantu presiden, dia akan menunggu arahan. "Presiden dalam kaitan dengan itu (rangkap jabatan), kita tunggu arahan," kata Airlangga.

Airlangga memastikan, musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar akan dilaksanakan sekitar pekan kedua Desember 2017. Dia mengaku telah bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie terkait Munaslub dan pencalonan dirinya sebagai calon ketua umum Golkar.
Airlangga mengatakan, pada prinsipnya Aburizal Bakrie menyetujui agenda Munaslub.

"Prinsipnya Pak ARB (Aburizal Bakrie) menyetujui agenda termasuk Munaslub dan menyetujui diselenggarakan paling lambat minggu kedua Desember," kata Airlangga.

Sumber: detik.com, Republika.co.id \ Editor: Khairul