SULUHRIAU, Pekanbaru- Pihak Komisi D DPRD Riau keberatan akibat tidak terakomodir anggaran yang menjadi aspirasi untuk pembangunan.

Ini tergambar dalam hearing Komisi D DPRD Riau dengan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau, Rabu, (7/6/2017).

Pemangkasan anggaran tersebut karena konsekewensi dari rasionalisasi anggaran, sehingga apa yang menjadi usulan atau aspirasi terkait pembangunan di dapil masing-masing anggota DPRD ataupun pembangunan infrasturktur yang menjadi usulan dewan banyak tidak terakomodir. 
"Harusnya rasionalisasi dibicarakan dengan kami (DPRD Riau-red), bukan diputuskan oleh pihak dinas, "kata anggota Komisi D Sumiyanti.

Dikatakan, program yang ada di dinas juga sudah dibicarakan dan disepakati dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau dengan Banggar DPRD Riau.

Kekecewaan juga tampak pada anggota Komisi D Abdul Wahid, APBD Riau tahun 2017 untuk daerah pemilihannya (Inhil-red) dipotong hingga 50 persen.

Kalau ada pemotongan 20-40 persen katanya mestinya disamaratakan. "Saya mendapat laporan dari staf dinas bersangkutan, di dapil Inhil dari Rp10 miliar lebih dipotong jadi Rp6 miliar. Di daerah lain lebih kecil, itu kan tidak adil," tegas politisi PKB ini.
 

Sementara itu, Plt Kadis PKPP Riau, M Amin mengatakan, Rasionlisasi di dinasnya sekitar Rp90 miliar lebih dari total anggaran yang sudah disetujui sebelumnya. Pihaknya sudah mengupayakan, pemangkasan anggaran di setiap kegiatan tidak lebih antara 20-25 persen.

Namun, Amin berjanji akan mengevaluasi kembali kegiatan yang dipangkas tersebut. "Terutama kegiatan yang tidak menyentuh masyarakat langsung, seperti pelatihan- pelatihan,"pungkasnya. [sar]