SULUHRIAU, Pekanbaru- Pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Riau menyesalkan sikap guru yang mengadukan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke DPRD Riau.

Apalagi dengan pengaduan tersebut diduga masuk ranah politis (dipoltisasi) seolah-olah ini kesalahan Gubernur Riau  H Arsyadjuliandi Rachman.

"Perlu kita klarifikasi dan pahami bersama dengan pikiran yang jernih bahwa TPP itu bukanlah hak. Yang menjadi hak kita selaku ASN itu adalah gaji," ucap Kepala Bidang Data dan Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Ahyu Suhendra kepada sejumlah media pada Kamis (11/5/2017) di Pekanbaru.

Kendati bukan hak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap memberikan TPP kepada guru-guru yang sekarang berada di bawah kewenangan Pemprov Riau, tapi tentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

"Sekarang dengan berlakunya UU 23/2014 tentang Pemda khususnya tentang pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, kini ada 8 ribu lebih guru yang harus dibayar gaji dan TPP-nya oleh provinsi. Provinsi tentu harus memikirkan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan adanya pemerataan," ulas Ahyu.

Ahyu menegaskan bahwa Gubri H Arsyadjuliandi Rachman tidak bisa dipersalahkan jika terjadi pengurangan terhadap TPP guru-guru sekolah binaan yang berjumlah lebih-kurang 200 orang itu.

"Pertama kita bicara soal kemampuan keuangan daerah. Yang kedua, kita kan belum punya kriteria atau kualifikasi atas dasar apa seorang guru bisa menerima TPP lebih besar dari yang lain kecuali yang membedakan pangkat dan jabatan. Kalau belum ada kriteria yang jelas, justru akan lebih runyam lagi. Pasti akan menimbulkan kecemburuan bagi yang lain," tegas Ahyu lagi.

Ahyu mengajak guru-guru sekolah binaan seperti SMA Plus, SMA Olahraga, SMA Pertanian dan lainnya agar tidak  blunder.

"Mari kita kembali kepada jati diri seorang guru. Jangan sampai masalah ini dipolitisasi oleh pihak tertentu. Yakinlah kalau memang kemampuan keuangan daerah kita memungkinkan, tentu TPP akan naik. Kita juga sangat mendukung untuk itu. 1.000 persen kita dukung," tambahnya lagi.

Ahyu bahkan sempat mencontohkan dirinya sendiri, dimana sebelumnya saat menjadi pejabat di Bappeda Provinsi Riau, ia mendapat TPP yang jauh lebih besar dibanding saat kini bertugas di Dinas Pendidikan. "Tapi kita ini kan ASN yang harus siap dan loyal dimanapun kita ditugaskan," tandasnya.

Ahyu menegaskan bahwa sebagai bukti komitmen Pemprov Riau untuk sektor pendidikan, lebih 20 persen APBD Riau dialokasikan untuk sektor ini. "Ini harus kita apresiasi dan kita syukuri," pungkasnya.

Datang ke DPRD Riau

Rabu (10//2017) puluhan guru sekolah yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Riau minta TPP yang sebelumnya dipotong kembali dievaluasi pemeritah.
Puluhan guru tersebut tak terima tunjangan mereka dipotong dengan datang ke DPRD Riau dalam hal ini Komisi E. Kelima sekolah itu yakni, SMAN Plus Provinsi Riau, SMAN Olahraga Riau, SMKN Pertanian, SMKN Kelautan Dumai, dan Sekolah Luar Biasa Pekanbaru.

"Kondisi teman-teman kini memprihatinkan. Harapan kami agar Pemprov mengkaji dan membuat Pergubnya agar bisa kembali dengan yang lama," kata Kepala Sekolah Olahraga Ali Anwar, usai pertemuan bersama sejumlah anggota DPRD Riau, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kamsol, Kepala Inspektorat Riau Evandres Fajri di ruang Komisi E.

Pemotongan tunjangan yang mencapai 60 persen tersebut katanya sangat berdampak pada pendapatan yang biasa mereka terima sebagai tenaga pendidik. Hal itu tidak lain buntut dari penerapan Pergub Nomor 3 Tahun 2017 tentang TPP.

Sebab, melalui aturan itu, untuk golongan IV yang selama ini mereka terima sebesar Rp4, 3 juta menjadi Rp1,9. Kemudian untuk golongan III yang selama ini mereka terima Rp3,5 juta menjadi Rp1,7 juta begitu juga golongan II.

Meski begitu, para guru ini menyatakan sudah menerima TPP yang dikeluarkan pemerintah pada Januari-Maret. Meski menyatakan tetap menerima berdasarkan potongan yang didasari dari Pergub tersebut, mereka tetap berharap melalui pertemuan Dinas Pendidikan, Inspektorat yang difasilitasi DPRD Riau tersebut akan ada peninjauan kembali atas Pergub yang dikeluarkan demi kesejahteraan para guru di Riau. "Memang sudah ada keluar Januari-Maret. Kita terima, menunggu pembahasan nanti," ujar Ali. [rls]