SULUHRIAU, Pekanbaru- Masyarakat dan Pemkab Indra Giri Hilir (Inhil) menolak rencana pengaturan tata niaga kelapa yang menjadi komoditas andalan daerah tersebut.

Pasalnya, kebijakan tersebut akan membatasi ekspor kelapa mentah ke luar negeri. Sekda Inhil, Said Syarifuddin mengatakan, dalam setahun Inhil mengekspor dua juta biji kelapa ke Malaysia, maka jika dibatasi dipastikan akan berpengaruh pada ekonomi Inhil.

Said menjelaskan, Inhil adalah produsen utama kelapa di tanah air dengan total luas lahan perkebunan kelapa mencapai 462.000 hektare dan didominasi kebun rakyat, kondisi tersebut membuktikan masyarakat sangat bergantung pada penjualan komoditas kelapa, apalagi harganya cukup baik bila diekspor ke luar negeri seperti malaysia mencapai Rp 3.000 per kg.

BACA JUGA: Prof DR Zulkarnain: Saatnya Bangun Hilirisasi Kopra Inhil

Ketua Perhimpunan Petani Kelapa Indoensia (Perpekindo) Kabupaten Inhil, Muhaimin Tallo juga secara tegas menolak larangan ekspor kelapa, sebaliknya mereka meminta tata niaga ekspor yang harus diperjelas dan diatur regulasinya.

Di Inhih terdapat 5 industri dengan kebutuhan bahan baku Rp 1,3 miliar, sedangkan hasil produksi petani mendekati Rp 5 miliar, sehingga jika tidak ada ekspor, maka sangat meruigkan.

Muhaimin menambahkan, saat ini belum saatnya pelarangan ekspor karena masyarakat masih membenahi kebunnya sehingga perlu waktu sambil menunggu ekonomi petani stabil. [slt]