SULUHRIAU, Pekanbaru- DPRD Riau di awal tahun 2017 ini terus menggesa berbagai program dan agenda legislatif. Sejak Februari hingga April 2017 digelar sejumlah paripurna dewan.

Seperti pada Senin (27/2/2017) lalu, DPRD Riau menggelar paripurna penyampaian hasil fasilitasi  Kemendagri terkait Terhadap Tata Tertib (Tatib) Pemilihan Wakil Kepala Daerah (Wagubri). 

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli. "Jika calon wakil kepala daerah mempunyai suara yang sama saat pemilihan, maka pemilihan dilanjutkan ke putaran kedua hingga putaran ketiga," kata Septina Primawati menjelaskannya.

Tatib menjadi pijakan bagi anggota dewan dalam melakukan pemilihan wakil kepala daerah (wagubri). Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Pansus Tatib yang telah menyelesaikan tugasnya. "Panitia pemilihanakan menyusun tata cara pemilihan, tekhnisnya mereka yang atur," katanya lagi


Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi serahkan LKPj Gubri 2017

Sebagaimana yang diketahui, calon wagubri yang akan dipilih Wan Thamrin Hasyim atau Ruspan Aman.Namun, Parupurna digelar DPRD Riau bukan hanya itu,

Pripurna LKPj Gubri 2016

juga ada paripurna penyampaian LKPj Gubri 2016. Dan setelahnya tepatnya, Senin, (3/4/2017) DPRD gelar paripurna pandangan umum Fraksi Hingga Pembentukan Pansus LKPJ Gubri 2016.

Rapat Paripurna dihadiri oleh 33 orang dari 65 orang anggota DPRD dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo didamoingi tiga Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman dan Manahara Manurung, paripurna dihadiri Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi dan para Kepala
Diinas, Badan beserta unsur Forkominda Riau.

Banyak tanggapan dari fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna. Fraksi Golkar melalui jru bicara Masgaul SH menyampaikan, perlu peningkatan efisiensi, efektifitas,  produktifitas dan akuntabilitas anggaran pendapatan serta tujuan kita untuk mengetahui tingkatan keberhasilan dan kegagalan kepala daerah menjalankan tugas selama periode 2016 lalu.

Pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2016 mengacu pada LPJM Provinsi Riau tahun 2014-2019 yang memuatkan visi Provinsi Riau yaitu terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat yang sejahtera, berbudaya melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan dan tersedianya lapangan kerja serta pemantapan Aparatur Pemerintah.


Suasana paripurna DPRD Riau terkait LKPj Gubri 2016

FPDI-P mengritisi melalui juru bicara Sugeng Pranoto SH MH, pengelolaan keuangan daerah APBD kinerjanya masih jauh dari harapan, dengan realisasinya hanya 84,19 persen, belum lagi kebiasaan Silva tahun 2016  (Rp2 triliun) padahal dana yang mengendap di bank
(periode Desember 2016 mendapat peringkat ke-3 se-Indonesia kategori Pemprov, dengan simpanan terbesar di Perbankan yaitu dengan nilai sebesar Rp 2,32 triliun.

Periode Agustus 2016 di peringkat ke-4 dengan nilai sebesar Rp 2,867 triliun. Sesuatu yang tidak membanggakan tentunya. Mengenai realisasi tahun 2016 Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Modal masing-masing 84,19 persen dan 87,15 persen.Di samping itu, evaluasi kinerja Kementerian atau lembaga dan pemerintahan Provinsi tahun 2015 yang dipaparkan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) memposisikan Pemprov Riau di posisi 25 dengan nilai 54,73 dan memperoleh predikat CC artinya cukup.


Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi menjawab pandangan umum Fraksi terkait LKpj

 Pemprov Riau dikritik masih dinilai lamban dalam menindaklanjuti urusan pemerintahan. Sementara lima Fraksi lainnya di DPRD Riau, itu menitik beratkan pada pengentasan kemiskinan, keterbukaan lapangan kerja, program-program kesejahteraan serta program peningkatan pelayanan publik.

Pembentukan Pansus LKPj

Kamis (6/4/2017), paripurna jawaban pemerintah atas nota pandangan fraksi terhadap LKPJ 2016, Gubernur Riau yang dihadiri wakili Sekdaprov H Achmad Hijazi.
Usai Sekdaprov membacakan tanggapannya atas pandangan umum fraksi terkait LKPJ Gubri 2016, paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Riau Hj Septina Primawati itu kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Pansus LKPJ 2016. (Advertorial)