SULUHRIAU, Pekanbaru- Gubenur Riau Arsyadjuliandi Rachman, menyerahkan laporan keuangan 2016 ke BPK RI perwakilan Riau, Jumat (31/3/2017).

Ini merupakan tahapan proses audit penggunaan APBD.
Gubri dalam kesempatan itu mengatakan, dari hasil laporan APBD 2016 yang diserahkannya tersebut, persoalan aset masih menjadi perhatian.

"Hari ini kita menyerahkan lapaoran unaudited kepada BPK untuk ditindaklanjuti menjadi laporan audited. Kalau memang ada kekurangan yang perlu disempurnakan, tentu OPD harus menyiapkan itu. Tetap yang paling krusial adalah aset," kata Gubernur Riau didampingi Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Harry Purwaka.

Menurut Andi sapaan akrab Gubri, aset krusial dalam laporan APBD 2016. Karena untuk menertibkan hal-hal yang berkaitan dengan inventarisir barang yang tercatat dipemerintahan. Apa pun bentuknya baik bergerak mau pun tidak tetap harus dipertanggungjawabkan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diingatkan disipilan dalam menggunakan dan melakukan pengawasan. Begitu juga dengan pejabat yang tidak lagi menjabat dikarenakan karena mutasi tidak boleh membawa aset yang seharusnya hanya melekat pada jabatan. 

Laporan penggunaan ABPD yang disampaikan merupakan laporan kedua setelah Pemprov Riau menggunakan accrual basic. Dimana, laporan pertama yang dimulai pada 2015 lalu sudah berbuah hasil dengan mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Riau.  "Kita berusaha mempertahankan WTP "pungkasnya. [mdi]