SULUHRIAU, Pekanbaru- Tahun 2017 ini jumlah penerima beras sejahtera (dulu raskin-red) untuk Pekanbaru berkurang.

Namun, menurut anggota Komisi III DPRD Pekanbaru, Feri Sandra Pardede mengatakan, pihak pemerintah Pekanbaru jangan berbangga dulu. Sebab, harus dibuktikan dengan validasi data, apakah benar jumlah warga tidak mampu saat ini berkurang.

"Kurangnya quota rastra jangan berbangga dulu, apa sesuai dengan realitanya di lapangan," katanya Senin, (27/3/2017).

Sebab, menurut Feri, lapangan kerja makin sempit, PHK terjadi di sejumlah perusahaan, eknomi masyarakat juga kurang jalan. Indikator ini bisa jadi di lapangan menambah angka kemiskinan di daerah ini.

Sebab, itu ke depan pihak badan pusat statistik (BPS) atau lembaga terkait lainnya seperti Dinas Sosial, benar-benar melakukan pendataan dengan benar. Sehingga, betul-betul pengurangan quota beras untuk masyarakat kurang mampu itu sesuai realita di lapangan.

Ia menambahkan, dua tahun belakangan ini banyak warga mengeluh tentang ekonomi, bahkan bukan hanya di satu lini saja, melainkan diberbagai lini. UMKM juga banyak mengeluh, omzet pedagang di pasar, warung harian menurut informasi-informasi di dapat juga terus menurun.

"Kita berharap agar pihak pemerintah pusat dan daerah tingkat koordinasi dalam upaya membantu kebutuhan masyarakat, karena saya yakin warga sekarang banyak kesusahan ekonomi," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penerima beras sejahtera (rastra) di Indonesia pada tahun 2017 berkurang lebih 15 juta kepala keluarga (KK). Khusus di Riau-Kepri 1.134 KK tidak lagi mendapatkan beras subsidi dari pemerintah.
 
Dalam surat Kepmen Sosial Nomor 339 tahun 2017, dari 292.388 rumah tangga sasaran penerima manfaat (rtspm) tahun 2016 berkurang menjadi 291.254 KK.

Khusus di Pekanbaru, tahun 2017 ini Pekanbaru mendapat jatah sebanyak 20.467 KK. Jumlah ini jauh berkurang dari tahun 2016 sebelumnya yakni  22.741 KK. [yas]