SULHRIAU, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan hak angket terkait dengan kasus e-KTP. Anggota Fraksi PDIP Arya Bima menganggap langkah tersebut kurang tepat.

"Menurut saya kurang tepat tapi itu hak kawan-kawan kalau ingin memang mengajukan usulan hak angket," ungkap Arya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Ada puluhan anggota DPR periode 2009-2014 lintas fraksi yang terseret dalam kasus ini, termasuk dari Fraksi PDIP. Daripada mengajukan hak angket, Arya menilai lebih baik masalah tersebut diserahkan pada proses hukum yang tengah dilakukan oleh KPK.

"Proses hukum saja, ini kan proses politik (hak angket), proses hukumnya biarkan jalan saja nanti ada aturan MD3, Badan Kehormatan," ujarnya.

Meski begitu, Arya mempersilakan apabila memang ada dari fraksi-fraksi lain di DPR yang ingin mengajukan hak angket. Dia sendiri mengaku ragu hak angket kasus e-KTP akan bergulir, sebab melihat bukti yang ada, rencana pengajuan hak angket 'Ahok Gate' pun hingga kini juga masih belum terwujud.

"Saya ini dulu termasuk orang yang paling produktif soal hak angket atau interpelasi 5 tahun yang lalu tapi minimal kandas di Paripurna, voting itu. Kadang di pimpinan hilangnya nggak jelas, ditelan bumi," imbuh Arya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah melempar wacana penggunaan hak angket terkait dengan pengusutan kasus korupsi e-KTP, yang menyeret banyak nama anggota DPR. Ia akan meminta Presiden Joko Widodo agar pemerintah mendukung langkah DPR mengegolkan hak angket.

"Saya mendapat banyak sekali respons dari teman-teman anggota terkait pernyataan saya perlunya kasus e-KTP ini diinvestigasi secara menyeluruh karena ini DPR menjadi korban yang kemudian disebut namanya begitu banyak," ucap Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

"Ini perlu juga bersikap fair, terbuka ke masyarakat agar masyarakat tahu betul, nggak ada pesta bagi-bagi uang yang menghabiskan lebih dari 50 persen total proyek," tambah dia.

Sumber: detik.com