PEKANBARU, Suluhriau- Berdasarkan temuan ICW serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Riau, pengurusan perizinan diduga masih ada peraktek suap.

Akibanya, untuk mengurus izin usaha terutama usaha sektor sumber daya alam (SDA) untuk satu perizinan bidang usaha bisa miliaran rupuah.

Hal itu dikatakan Ketua Divisi Kampanye ICW, Siti Juliantari akhir pekan.

Ia mengatakan, hal tersebut diduga kerap dilakukan pemerintah daerah dan perusahaan secara sembunyi-sembunyi, bahkan pemerintah daerah tidak segan meminta perusahaan korporasi besar untuk memperlancar perizinan, jika tidak pemerintah akan mengabaikan pengajuan perizinan tersebut.

"Salah satu faktor yang menjadikan korupsi rentan di bidang SDA karena pengawasan yang lemah terhadap usaha pemanfaatan SDA, baik pengawasan dari pusat maupun di daerah," katanya.

Selain itu, tambahkoordinator Jikalahari, Woro Suprantinah, perizinan yang panjang dan rumit juga membuat penguruzan izin rentan korupsi.

Salah satu daerah yang paling rentan terjadi tindak pidana korupsi dengan modus tersebut adalah di Provinsi Riau, ini dibuktikan dengan dijeratnya dua mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal dan Annas Maamun (masih dalam proses hukum-red).

Woro Ssuprantinah mengatakan, sektor sda yang kerap menjadi permasalahan di Riau yakni dari perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

ICW, KPK dan NGO ataupun LSM lokal juga menemukan pengemplanagan pajak di sektor minerba mencapai. (slt)