SULUHRIAU, Pekanbaru- Berdasarkan data yang dihimpun dari pemerintah Provinsi Riau dan panitia khusus DPRD Riau, KPK, Indonesian Corruption Watch  (ICW) dan jaringan kerja penyelamat kawasan hutan Riau (Jikalahari) menemukan ratusan perusahaan perkebunan sawit beroperasi di kawasan hutan.

Hal itu dikatakan Koordinator Jikalahari Woro Supratinah merincikan, 57 perusahaan kehutanan beroperasi di atas 2,1 juta hektare kawasan hutan menggunakan izin hutan tanaman industri, selain itu terdapat 273 kawasan perkebunan sawit yang tidak berizin dan beroperasi di kawasan hutan.

Pihaknya sangat kecewa dengan sikap pemerintah daerah dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang seharusnya mengambil tindakan terkait dengan perusahaan ilegal tersebut dengan membekukan perusahaan dan perkebunan tersebut, karena jika legalitas tidak ada, maka negara terus dirugikan.

Woro mengatakan, walaupun berkaitan dengan belum disahkannya draf Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) oleh Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (MLHK) Siti Nurbaya, namun pihaknya tetap mendorong kpk dan instansi terkait lainnya melakukan proses hukum, apalagi sudah ada dasar hukum baru yang dikeluarkan menteri lhk yaitu SK 930/2017 yang memebaskan lahan pemukiman penduduk dari kawasan hutan. (slt)