SULUHRIAU- Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah masih banyak yang belum efektif.

Tercatat lebih dari 100 daerah di Indonesia, habiskan mayoritas anggarannya hanya untuk gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga dana untuk membangun infrastruktur yang lebih produktif sangat sedikit.

"Berdasarkan data APBD 2016, terdapat 131 daerah dengan rasio belanja pegawai terhadap total belanja di atas 50%" ungkap Direktur Jendral Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, kepada detikFinance, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Adapun, daerah yang tertinggi dalam menggunakan APBD untuk keperluan belanja pegawai ialah Kabupaten Langkat, yang berada di Sumatera Utara.

"Rasio belanja pegawai terhadap total belanja tertinggi adalah 68,4%, yaitu Kabupaten Langkat," ujar Boediarso.

Bila dilihat secara rata-rata nasional, Boediarso menjelaskan dari rasio belanja pegawai terhadap total belanja APBD masih di bawah 50%, yakni sekitar 38,5%.

"Adapun rata-rata nasional rasio belanja pegawai terhadap total belanja adalah 38,5%" ujarnya.

Kendati demikian, dirinya mengungkapkan, daerah-daerah yang banyak menggunakan porsi APBD untuk belanja pegawai rata-rata ialah daerah hasil pemekaran, atau Daerah Otonom Baru (DOB).

"Daerah otonom baru kan memang belanja pegawainya banyak, APBD-nya banyak yang digunakan untuk belanja pegawai. Rata-rata itu di daerah baru, baik di kabupaten kota pemekaran," kata dia. (dtc)