SULUHRIAU, Pekanbaru- Pihak DPRD Pekanbaru diminta pihak terkait meningkatkan pengawan pada imigran di Pekanbaru.

Hal itu ditegaskan Anggota DPRD Pekanbaru H Herwan Nasri ST, Selasa, (7/2/2017). Dikatakan, masalah imigran bukan hanya kewenangan Pemko saja, tetapi mulai dari pemerintah pusat, Pemrov Riau dan terkait lainnya.

Bukan hanya soal jumlahnya, tapi aspek sosial dari keberadaan imigran ini, terutama bagi masyarakat Pekanbaru.

Ia menilai, saat ini begitu banyak imigran di Pekanbaru, dan kabarnya mereka bisa kemana saja di kota ini. Jika memang benar demikian, uang gerak perlu dibatasi antisipasi dampak lain.

Dulu ada inromasi imigran tertangkap tangan diduga mesum. "Sekarang kita melihatnya para imigran gelap itu sudah sama seperti masyarakat, bebas kemana pergi, tak ada batas waktu, ini menjadi keluhan masyarakat," katanya.

Ia mengatakan, Kemenkum HAM harus bisa mengantisipasi ini, tentunya melalui pengawasan, dan penegakan aturan untuk imigran gelap selama dititipkan di Pekanbaru juga harus jelas. Pemko, Pemrov maupun pusat juga harus bersikap tegas dan menertibkan imigran yang nakal dan meresahkan masyarakat.

Seperti diketahui, Pekanbaru menjadi salah satu tempat penampungan para imigran ditentukan oleh pusat. Kondisi ini mestinya bisa saja ditolak oleh Pemko, karena daerah lain juga ada yang menolak.

Namun demikian, kalau memang itu kebijakan silahkan terima, tapi harus ada aturan yang berlaku.

Sementara itu, salah seorang petugas Imigrasi tidak membantah, banyak imigran di Pekanbaru. Seperti saat ini, mereka ditampung di kantor Imigrasi Jl Teratai. Mereka tidur di halaman kantor itu.

"Kita sebenarnya juga tidak dapat bertindak sendiri menolak mereka di sini, memang ada daerah menolak, cuma kita harapkan, Imigran itu juga tidak banyak pinta ini dan itu," ujar seorang petugas Imigrasi Pekanbaru sambil menatap situasi imigran yang ditampung di halaman kantor Imigrasi belum lama ini. (yas)