PEKANBARU, Suluhriau- Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang buruk akan berdampak terhadap kerugian negara.

Untuk itu hal ini menjadi penting diperhatikan agar pemerntah daerah sebagai pemenang saham tidak merugi karena telah mengeluarkan dana negara yang sangat besar untuk pengembangan BUMD. Namunhasilnya tidak signifikan.

Hal tersebut disamapikan Ketua BPK RI Harry Azhar Azis dalam seminar tata kelola BUMD seiring dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara yang ditaja Bank Riau-Kepri, kemarin.

BPK sebagai lembaga yang bertugas memeriksa keuangan negara (termasuk BUMD) merupakan bahagian dari tata kelola, sehingga opini tentang indikator penting terhadap kinerja pengelolaan keuangan negara agar dikelola dengan terbukaan dan bertanggungjawab serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Sekdaprov Riau Ahmad Hizaji mengakui, tata kekola bumd riau masih buruk sehingga diperlukan langkah penajaman bisnis dan perbaikan diberbagai sisi.

Bahkan bisnis plan menjadi penting bagi pemegang saham untuk melihat proses pengelolaan perusahaan termasuk target kinerja yang diharapkan.

Ahmad Hijazi menambahkan, fungsi pengawasan internal juga diperlukan, termasuk fungsi komisaris wajib berperan dalam rangka perbaikan internal BUMD.

Dalam rangka menigkatkan kinerja milik Pemprov Riau, jajaran direksi hingga manajemen tingkat bahwa menandatangani fakta integritas agar serius dalam menangani perusahaan. (slt)