PEKANBARU, Suluhriau- Sejak setahun lalu, Pemerintah Provinsi Riau (Pemrov Riau) bersama pemerintah Kabupaten/kota sudah memulai sistim pelayanan pemerintahan dengan berbasis internet atau olnline (E-Government).

Upaya ini dilakukan, tidak lain bagaimana menjawab tantangan pelayanan pemerintahan untuk masyarakat ke depan di tengah kecanggihan zaman. Tidak masanya lagi setiap urusan misalnya, saling berhadap-hadapan dengan petugas pelayanan publik, kecuali pada hal-hal tertentu yang sifatnya mengharuskan tatap muka. Sehingga tidak ada intervensi kepada masyarakat atau antar PNS bertugas.

Tahun demi tahun program instruksi dari Presiden Joko Widodo sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government Indonesia, ini terus ditingkatkan di setiap SKPD yang ada di lingkungan Pemrov Riau dan turun ke kabupaten kota di Riau.

Dan hasilnya sekarang sudah dapat dirasakan, meski harus terus ditingkatkan. Seperti pelayanan pembayaran pajak di Dispenda dengan sistim online, pelayananan di Samsat juga mulai dengan mudah, serta berbagai pelayanan publik lainnya, seperti e-KTP.

Termasuk pula bagian dari ini, adalah untuk mendapatkan data, misalnya data tentang sekolah, seperti jumlah kelas, daya tampung siswa, passing grade. Orangtua dapat dapat melihatnya secara online, sehingga dengan mudah pula orangtua untuk memilih sekolah yang pas untuk mereka.

Dengan menerapkan eGovernment ini, pemerintahan dapat  berjalan  lebih efisien, transparan karena setiap saat dapat diakses oleh masyarakat. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan,  tahun ke dua program ini, Riau sudah menerapkan eGovernment pada banyak SKPD yang ada.



eGovernment di Pemprov Riau telah dijalankan antara lain juga dengan dengan pemanfaatan teknologi informasi jejaringan internet resmi pemda seperti riau.go.id. Koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan vidio conference.

"Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Riau, telah menjalankan E-Government. Semua sistem pemerintahan termasuk berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, " kata Andi sapaan Gubri.

Terus Dimatangkan

Ini sistem pelayanan modern, dengan demikian masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tersedia selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Yogi Getri menam bahkan, e-Government juga membuat Pemprov Riau melalui Diskominfo menjaring informasi dari seluruh kabupaten/kota untuk kemudian disiarkan dalam website mediacenter.riau.go.id. Ini webside pemberitaan resmi ini, posisi sebagai penjaring informasi.

Portal resmi ini juga memiliki kanal transparansi anggaran, produk hukum, hingga berbagai program kemasyarakat dan LPSE, bahkan termasuk informasi titik panas dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran lahan dan kabut asap yang rutin terjadi di Riau.



Maka, eGovernment selain dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi, juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena ini akan menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship).

eGovernment bukan hanya sekedar menyediakan pelayanan online tetapi lebih luas dari pada itu, karena kinerja sektor publik juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara.

Di era globalisasi penerapan eGovernment penting karena telah memodernisasi pemerintahan publik di seluruh dunia dan juga hubungan antara pemerintahan atau negara. Sebab itu kata Gubri lagi, pada saat ini eGovernment merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. (Advertorial Pemrov Riau/Hpr/sr)