PEKANBARU, Suluhriau- Bank Indonesia (BI) mendorong gerakan transaksi nontunai di semua instansi pemerintah.

Selain mampu memberikan manfaat transparansi yang lebih baik, penerapan sistem tersebut pada PBN dan APBD bisa memberantas tindak pidana korupsi.


Sebagai komitmen dari bank indonesia yang memiliki otoritas keuangan, tengah memperkuat sistem tersebut. Menurut Kepala Kantor Perwakilan BI Riau, Ismet Inono di sela-sela rangkaian kegaitan hari anti korupsi internasional (HAKI) di Pekanbaru, transaksi nontunai akan lebih aman, disamping kenyamanan yang tidak perlu membawa uang tunai ke mana-mana.

Tetapi cukup memakai kartu elektrik, lalu transaksinya cukup cepat disamping transparansi yang terjadi saat transaksi non tunai. Bahkan dengan anggaran apbn indonesia yang hampir menyentuh Rp 2.000 triliun dan APBD Provinsi serta APBD kabupaten/kota jika diterapkan menggunakan transaksi non tunai, maka secara otomatis mampu membasmi praktik korupsi yang selama ini masih menjadi musuh utama masyarakat Indonesia.
 
Ismet menambahkan, gerakan pembayaran non tunai juga bisa mencegah pencucian uang dan korupsi. "Fungsi pengaturan non-cash payment tidak hanya berguna untuk pencegahan korupsi, tetapi pencatatan transaksi pada sistem perbankan akan memudahkan negara untuk memungut pajak dari pelaku transaksi," pungkasnya. (slt)