PEKANBARU, Suluhriau- Pemko Pekanbaru menyadari apapun alasanya pungutan liar (pungli) tidak dibenarkan.

Namun, sejak diluncurkan program pemberantasan pungli oleh Presiden Jokowi, di sejumlah daerah sudah merespon dan merealisasikannya.

Dan sudah banyak daerah yang membentuk satgas anti pungli atau sapu bersih (saber) pungli. Tapi, sejauh ini Pemko Pekanbaru sendiri belum membentuk tim itu.

Bahkan, DPRD Pekanbaru juga sudah pernah menyarankan ke Pemko pembentukan membentuk satgas anti pungli.

Tujuanya agar semua SKPD dari di tingkat bawah hingga ke atas tidak ada aktivitas pungli.

Saat dikonfrimasi ke Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi berjanji Pemko akan membentuk Satgas anti pungli ini.

Hanya saja, belum dipastikannya kapan satgas tersebut dibentuk. "Memang itu perlu, apalagi hal ini termasuk visi dan misi kepemimpinan kami," kata politisi PKS ini, Selasa (25/10/2016).

Namun ia meminta juga agar SKPD, terutama yang sifatnya pelayanan, tidak memungut uang yang tak jelas. "Apapun namanya, apalagi hal itu tidak dibenarkan dalam aturan," katanya.

Dikatakan, operasi pemberantasan pungli, tidak hanya berlaku di instansi kepolisian saja, tapi juga harus dilakukan di instansi pemerintahan.

Sebab, jika dilakukan pungli, akan pengaruhi PAD dan citra pemerintahan jadi buruk. (yas)