PEKANBARU, Suluhriau- Upaya kelanjutan pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Gubri membahas masalah ini dengan Menteri Perindustrian (Menperin) RI di Jakarta.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman bersama rombongan termasuk Bupati Siak Syamsuar menemui Menperin RI Airlangga Hartarto di Jakarta.

Hasilnya, Memperin berjanji membantu pembangunan infrastruktur untuk mengembangkan KITB tersebut.

Menteri mengatakan, dengan ketersediaan lahan yang cukup dan pelabuhan adanya pelabuhan, menjadikan Tanjung Buton sebagai kawasan industri yang potensial.

"Lahannya sudah tersedia 5.200 hektare. Dermaga sudah ada. Jadi tentu, pemerintah tinggal dukung infrastruktur menuju kawasan," Menperin, Selasa.

Kawasan industri Tanjung Buton dan kawasan industri Dumai bisa saling mendukung sebagai klaster industri migas dan penghiliran CPO di wilayah Sumatera.

Sementara itu, Gubri Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, Menperin akan memfasilitasi secara penuh untuk mengakomodir pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Tanjung Buton.

"Kita akan dipertemukan dengan sejumlah kementerian terkait untuk pengembangan wilayah tersebut. Seperti PU dan lainnya. Potensi Tanjung Buton sangat besar, dan kita berharap ini bisa terlaksana," terang Gubri.

Pemerintah Daerah terus melakukan pendekatan dengan Pemerintah Pusat. Baik melobi anggaran maupun dukungan ke pihak investor. "Setidaknya sudah ada 600 hektare lahan yang dibebaskan oleh Pemda Siak untuk mendukung pengembangan Tanjung Buton," ujar Gubri.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau, Firdaus yang ikut mendampingi Gubernur Riau menambahkan, sejauh ini kondisi di lapangan masih banyak yang harus dibenahi untuk mendukung kawasan tersebut. Mulai dari fasilitas air, listrik hingga jalan.

"Kita disuruh untuk membuat kajian. Dan paling lambat sudah selesai pada November mendatang. Karena pihak kementerian akan mengusulkan anggaran pada APBN 2017 mendatang," jelas Firdaus.

Pihaknya akan melakukan pertemuan di tingkat provinsi dengan instansi terkait. "Kita diminta membahas di tingkat provinsi dan mengajukan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan Tanjung Buton," papar Firdaus.

Dijelaskan, Pasokan listrik ke kawasan sekitar Tanjung Buton saat ini hanya disuplay oleh pembangkit listrik tenaga gas berkavasitas 24 MW, di bawah kebutuhan minimal 150 MW. Kondisi jalan nasional juga belum mampu menunjang kegiatan industri secara optimal karena statusnya baru dialihkan dari jalan kabupaten. "Kita berharap dengan program ke depan semua bisa terwujud," pungkasnya. (mdi)