BENGKALIS, Suluhriau- Massa dari Solidaritas Masyarakat Kabupaten Bengkalis (SMKB) mendatangi Kantor Bupati di Jalan Ahmad Yani dan DPRD Jalan Antara, Selasa (27/9/2016).

Mereka memprotes rencana pembentukan 53 desa dengan dengan dasar hukum peraturan daerah (perda).

AAwalnya mereka berorasi di Lapangan Tugu Bengkalis. Kemudian longmarch ke Kantor Bupati Bengkalis. Setelah berorasi di Kantor Bupati massa bergerak ke Kantor DPRD Bengkalis dan menyampaikan aspirasi.


Mereka antara lain menolak delapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan 53 desa yang masuk dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 bisa menimbulkan keresahan masyarakat. Mereka menilai diduga cacat hukum dan dan erpotensi menimbulkan konflik.

Selain itu, massa SMKB juga menuntut kejelasan status payung hukum pengelolaan UED-SP Program Pemkab Bengkalis. Pemkab Bengkalis juga diminta untuk tetap dianggarkan dalam APBD Bengkalis.

Mereka juga mendesak DPRD Bengkalis dan pemerintah untuk mencarikan solusi terhadap biaya semester bagi mahasiswa yang terlalu tinggi pada perguruan tinggi negeri Kabupaten Bengkalis. Selain itu, Pemkab Bengkalis dan DPRD juga diminta memperhatikan ekonomi masyarakat, nasib buruh, pelayanan kesehatan, lingkungan, masalah multiyears.

"Kami meminta DPRD menindaklanjuti aspirasi ini," ujar salah seorang pengunjuk rasa Kusmayad kepada wartawan. (las)