PEKANBARU, Suluhriau- Pemerintah Provinsi  meminta dana pungutan kelapa sawit (CPO Fund) dikembalikan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan.

Kepala Dinas Perkebunan Riau Muhibul Basyar mengatakan, perbaikan infrastruktur tersebut khususnya dibutuhkan sentra perkebunan kelapa sawit rakyat.

Sebab dengan dana pemerintah daerah yang terbatas, maka keberadaan CPO Fund melalui badan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS akan sangat membantu.

Saat ini perkebunan rakyat membutuhkan infrastruktur jalan yang baik, selain itu banyak yang mengalami kendala ekspor karena fasilitas pelabuhan juga terbatas.

Pengembalian CPO Fund untuk kedua hal tersebut akan menurunkan time handling dan biaya transportasi pengangkutan TBS petani kelapa sawit akan memperoleh margin keuntungan yang lebih baik dan dalam jangka panjang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Riau.

Dia juga berharap BPDPKS bisa membantu pendanaan bagi para petani yang memasuki masa replanting, karena saat ini umumnya umur tanaman kelapa sawit di riau sudah lebih 25 tahun.

Muhibul menambahkan, sampai saat ini di Riau terdapat 2 juta hektare lahan perkebunan sawit. Selama ini, kelapa sawit merupakan komoditas strategis bagi Riau ekspor CPO pun tercatat memiliki kontribusi tertinggi kedua setelah migas dari total nilai ekspor Riau. (slt)