PEKANBARU, Suluhriau- Bnyaknya pelabuhan tikus (pelabuhan tidak resmi) di Riau menganggu iklim. Namun, daerah tak dapat berbuata banyak.

Selain, menggangu iklim bisnis juga bisa merugikan negara hingga triliun rupiah, karena mengganggu operasional pengelolaan pelabuhan, bahkan menjadi masalah baru bagi PT Pelindo dalam menjalankan operasional.


Kabid Perlindungan Konsumen Disperindag Pekanbaru Edi Fahmi mengatakan, pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk mengatasi masalah pelabuhan tikus yang marak di sepanjang perairan Riau karena merupakan wewenang pemerintah pusat.

"Selama ini pemerintah kabupaten/kota yang terlibat aktif dalam melakukan penertiban pelabuhan tidak resmi untuk menekan akses keluar masuk barang-barang ilegal ke Riau, khsususnya Ke kota Pekanbaru. Sebab selain merugikan konsumen juga merugikan negara," katanya.
 
SebelumnyaGgeneral Manager PT Pelindo I Djuhaeri mengaku selama ini perusahaan pengelola pelabuhan secara resmi telah memenuhi persyaratan dan perizinan sesuai dengan stansar prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah yang telah menambah biaya.

Ssementara melewati jalur pelabuhan khusus, biaya tersebut tentu akan tertanggulangi. Dia berharap pemerintah lebih mempertimbangkan masalah keseragaman regulasi dan harus diikuti semua pebisnis dan meminta pemerintah mengambil langkah untuk menutup akses jalur menuju pelabuhan tikus. (slt)