PEKANBARU, Suluhriau- Pemko Pekanbaru merencanakan mamsang 1.000 kamera pemantau atau Closed Circuit Television (CCTv) di perkantoran Pemko.

Upaya ini disebut sebagai penunjang Smart City dalam bidang keamanan. Kepala Badan Satpol PP Pekanbaru, Zulfahmi Adrian  tidak menampik hal itu.
Kami usulkan CCTv yang terpasang di titik rawan di kota ini dan akan terintegrasi pengawasannya di Satpol PP. Akan disediakan ruangan monitor," katanya.

Mengingat anggaran pengadaan CCTv ini katanya  cukup mahal,  maka akan dilakukan secara bertahap. Ada beberapa titik menurutnya yang perlu dipasang CCTv seperti, Komplek Kantor Walikota Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman, Perkantoran Pemko di Jalan Parit Indah dan Kantor Dinas Pariwisata di Jalan Arifin Achmad.

"Jika usulanini diterima akan membuat sistem pengawasan satu pintu seperti yang sudah diterapkan Pemerintah Kota Surabaya,"katanya.

Sementara itu, sebelumnya Walikota Pekanbaru Firdaus, MT mengatakan, sudah merencanakan penganggaran pengadaan bagi 1.000 CCTv yakni pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2016 Pekanbaru.

Ia menyadari sarana ini penting untuk sebuah kota yang maju. Kota yang Smart City katanya salah satu indikatornya miliki CCTv.

Di sisi lain, jika dirunut beberapa tahun lalu, pada tahun 2007 Pemko Pekanbaru sudah pernah memasang 56 titik CCTv di kota ini lengkap dengan Automatic Control Traffic Sistem, (ACTS).

Proyek ini sempat menjadi polemik, disamping anggaran besar pemanfaatannya dinilai masyarakat masih kurang efektif. Proyek ini leading sektornya waktu itu Melalui Dishub Pekanbaru. Pagu proyek tersebut sekitar Rp9,33 miliar untuk 56 titik CCTV dan inklud dengan ACTS serta relokasi traffic light.

Walikota Pekanbaru juga mengakui dulu Pekanbaru pernah dilengkapi CCTv, walau hanya di beberapa titik saja. Terakhir bisa berfungsi tahun 2011. Sejak itu tidak ada lagi pengadaan, baik oleh Provinsi Riau maupun Kota Pekanbaru.

Siapkan SDM

Menyikapi rencana CCTv ini, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel mengatakan, perlu mempersiapkan terlebih dahulu sumber daya manusia (SDM) yang menangani sistem itu.

Untuk menganggar suatu program kegiatan pada dasarnya tidak begitu sulit. Namun, setelah program itu diaplikasikan, kadang kurang berjalan optimal, karena terbentur persoalan SDM yang belum siap menanganinya.
   
Apakah Pemko sudah memikirkan bagaimana kelangsungan program itu di lapangan nantinya. Jangan sampai program itu sudah ada, tetapi ilmu teknologi pengeoperasiannya pada pihak lain.

Amriel memahami perlunya sistem ini, dengan keterbatasa petugas lapangan terutama terkait pemantauan tindak kejahatan di kantor, atau ditempat lainnya seperi di jalan. "Tapi jangan alat sudah disediakan program tidak jalan," katanya. (yas)