PEKANBARU, Suluhriau- Pemkab Kepulauan Meranti meminta agar Pemrov Riau melalui dana APBD membantu dana pembangunan infrastruktur penunjang distrubusi barang.

Hal itu disampaikan Sekdakab Meranti Iqaruddin saat mengikuti rapat koordinasi tingkat tinggi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Provinsi Riau, Senin (1/8/2016) di Aula Gedung Bank Indonesia (BI) Pekanbaru.

Rapat koordinasi ini dalam kegiatan untuk memperkuat koordinasi antara daerah Kabupaten Kota dalam rangka menekan laju inflasi didaerah.

Rapat TPID Se-Provinsi Riau langsung dipimpin Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman dan Asisten II Sekdaprov Riau H. Masperi bersama Kepala Bank Indonesia Pekanbaru Ismet Inono yang juga Ketua TPID Provinsi Riau, dan diikuti oleh Bupati, Sekda, Kepala Dinas/Bagian terkait.

Pada kesempatan itu, TPID Provinsi Riau mencoba menghimpun semua informasi dari Kabupaten Kota tentang kondisi Inflasi didaerah beserta faktor penyebab terjadinya Inflasi tersebut. Nantinya informasi itu akan diteruskan dalam Rapat Kerja Nasinal TPID Ke-VII di Jakarta yang langsung dipimpin Presiden RI Joko Widodo. Khusus Riau akan memfokuskan pada peningkatan infrastruktur dan tata niaga pangan dalam rangka stabilitas harga di Provinsi Riau.

Dalam Rakor TPID Provinsi Riau terungkap tekanan Inflasi di Riau pada Semester I mencapai 1.92 persen turun dari tahun 2015 lalu yang mencapai 2.65 persen. Tekanan Inflasi di Provinsi Riau masih dibawah tingkat Inflasi Nasional yang mencapai 3.45 persen, dan termasuk terendah di Sumatera.
 
Dari pemaparan pihak Bank Indonesia Pekanbaru faktor utama yang mempengaruhi Inflasi di Riau adalah harga BBM, Penyesuaian harga Listrik, adanya Ivent Pilkada serta hari besar yang menyebabkan permintaan barang/jasa meningkat, Keterbatasan pasokan yang mengalami gangguan dibeberapa sentral produksi.

Komoditas pangan berada diposisi teratas yang mempengaruhi Inflasi di Riau diantaranya bawang merah, daging ayam beras, cabe merah serta minyak goreng. Hal lainnya meski supply Sembako dari lokal cukup besar namun spekuliasi dari pedagang yang mencoba memanfaatkan moment tertentu sangat mempengaruhi.

Sekda Iqaruddin yang didampingi Kadisperindag Meranti Syamsuar dan Kabag Ekonomi Agusyanto, dalam pemaparannya berharap, pengendalian Inflasi didaerah harus disesuaian dengan karakteristik masing-masing daerah yang dikaji sesuai dengan kondisi sosial ekonominya.

Ia juga berharap TPID Provinsi Riau dapat menjembatani berbagai masalah yang memicu tingginya Inflasi di Kabupaten Meranti yang mencapai 3.46 persen. Seperti masalah pembangunan infrastruktur jalan untuk membuka akses lancarnya masuknya orang, pasokan barang dan jasa ke Meranti.

"Kami berharap TPID Provinsi dapat menjembatani masalah pembangunan infrastruktur jalan di Meranti ditingkat pusat. Karena hingga saat ini jalan yang ada belum satupun berstatus jalan Nasional semua masih jalan Kecamatan," paparnya.

Hingga saat ini akibat keterbatasan akses, Kabupaten Meranti hanya terbuka hingga pukul 13.00 Wib, karena lewat dari jam tersebut, transportasi laut yang menjadi satu-satunya media menuju Riau daratan telah putus.

Sekda juga meminta dalam rangka menekan angka Inflasi di Meranti, TPID Provinsi Riau dapat mendesak pusat untuk mengevaluasi aturan pemerintah tentang perdagangan lintas batas yang sangat memberatkan ekonomi masyarakat di Meranti.

Menurutnya, sebelum diberlakukan aturan itu, bahan Pangan dari negara tetangga masuk begitu mudah, kini sejak dilarang dan banyak pedagang yang mencoba menyeludup ditangkap, terjadi gangguan distribusi Sembako, barang langka harga mahal memicu tingginya Inflasi di Meranti.

Seperti yang pernah diminta Bupati Irwan ditiap kesempatan rapat bersama DPR RI dan tingkat Nasional, Sekda juga berharap ada aturan atau kemudahan khusus untuk Meranti terkait perdagangan lintas batas dan jika perlu masuk dalam kawasan Free Trade Zone seperti di Provinsi Kepulauan Riau sehingga masalah distribusi dan ketersediaan Sembako di Meranti dapat teratasi.

Selain itu masalah tingginya harga minyak yang bisa mencapai 15 ribu/liter turut disampaikan oleh Sekda Iqaruddin Irwan untuk dicarikan solusinya. Dan terakhir ia meminta peran Bulog dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau diperkuat dalam rangka mengawasi dan mengontrol harga serta ketersediaan pangan didaerah.

Menyikapi masalah tesebut Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman menekankan, koordinasi intens dari Pemda Kabupaten Kota terkait dukungan pembangunan infrastruktur didaerah sangat penting untuk ditangkap dan dicarikan solusi.

"Saya harap setiap perwakilan daerah yang diutus mengikuti rapat ditingkat Provinsi dapat membawa materi yang akan diusulkan dan harus sesuai dengan program Kepala Daerah. Saya juga minta lakukan koordinasi intens dengan Provinsi sehingga aspirasi dari daerah dapat diwujudkan," aku Andi Rachman.

Pada kesempatan itu TPID Provinsi Riau juga menyusun ROAD MAP pengendalian inflasi Provinsi Riau untuk mengkoordinasikan semua kegiatan agar Pemerintah Kabupaten Kota dapat menjadi Patner serasi dalam upaya menekan laju inflasi didaerah. Yang ditandai melalui penandatanganan kerjasama penyusunan ROAD MAP oleh Sekda Kabupaten/Kota dengan TPID Riau yang disaksikan Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman.

Sekedar informasi seperti dipaparkan Kepala BI Pekanbaru Perkiraan inflasi Riau sampai akhir tahun 2016 berkisar 3.3