PEKANBARU, Suluhriau- Perbatasan yang menjadi wajah terdepan Indonesia dinilai anggota DPR RI menjadi masalah strategis yang harus disikapi dengan serius, khususnya menyikapi masalah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah diberlakukan per 1 January 2016 lalu.

Pada kesempatan itu Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H. Irwan menyampaikan berbagai permasalah yang dihadapi Kabupaten termuda di Riau ini untuk mendapat dukungan baik pembangunan Infrastruktur, kelonggaran aturan perdagangan lintas batas dan lainnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Panja Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Juliari P. Batubara, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSP) Dr. Nurhayati Ali Asegaf, Jajaran Anggota DPR RI Lintas Komisi III Hingga Komisi XI, Perwakilan Kementerian Perindag RI, Bupati Meranti H. Irwan, Bupati Siak H. Syamsuar, Walikota Dumai Zulkifli As, Kepala Bea Cukai Riau dan kepala organisasi Vertikal lainnya, Kepala Dinas/Badan Kabupaten dan Provinsi.

Dalam kesempatan yang memang sangat dinantikan oleh Bupati Irwan untuk memperjuangkan semua aspirasi masyarakat Meranti, dijelaskan, saat ini Meranti telah berusia 7 tahun, dengan luas wilayah mencapai 3707.84 KM dan jumlah penduduk 240 Ribu Jiwa, namun amat disayangkan jumlah penduduk miskin masih tinggi, meski selama 5 tahun telah berhasil ditekan dari 43 persen sejak awal terbentuk menjadi 32 persen, namun masih tercatat sebagai Kabupaten termiskin di Riau dan masuk Top 10 di Indonesia.

Meranti yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan Kepulauan Riau, menurut Irwan harusnya mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, namun kenyataanya berbanding terbalik bahkan cenderung terdiskriminasikan. Baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam hal penerapan aturan perdagangan lintas batas yang sangat ketat, yang turut memicu angka kemiskinan di Meranti.

"Jika bicara masalah MEA Meranti masih tertinggal jauh, masalah yang dihadapi harga Sembako masih tinggi, sulitnya mendapat pekerjaan dan yang perlu disikapi serius soal aturan perdagangan lintas batas yang sangat ketat," ujar H. Irwan.

Dijelaskan Bupati, Sebelum diberlakukan aturan perdagangan lintas batas yang sangat ketat kehidupan masyarakat sangat sejahtera, barang Sembako masuk begitu mudah dari Batu Pahat ke Tj. Balai Karimun Kepri dan ke Meranti, kini dengan berlakunya aturan banyak pedagang yang ditangkap, barang masuk terpaksa melalui Medan dan Sumatera Barat menuju Meranti, sehingga hargapun melambung hingga dua kali lipat. Untuk itu Bupati meminta kepada para Wakil Rakyat DPR RI agar Meranti mendapat perlakuan adil, dengan diberi kelonggaran aturan barang masuk atau mendapat fasilitas Free Trade Zone seperti yang diberlakukan di Kepri yang hanya berjarak tempuh 30 Menit.

Masalah aturan perdagangan lintas batas ini dikatakan Bupati, sudah berkali-kali disampaikan ke Kementerian terkait dan Bea Cukai, namun belum mendapatkan solusi, jika masalah ini terus dibiarkan bukan tak mungkin muncul desakan dari masyarakat Meranti untuk referendum, karena hidup dinegara tetangga lebih menjanjikan. "Berikan Meranti fasilitas yang adil jangan buat kami merasa tidak punya ibu dan bapak," ujar Bupati.

Selain itu masalah tingginya harga minyak yang bisa mencapai 15 ribu/liter turut disampaikan oleh Bupati Irwan untuk dicarikan solusinya khususnya transportasi masuknya BBM ke Meranti agar masyarakat dapat merasakan harga BBM seperti di Riau daratan lainnya.

Selain itu, ketatnya pengawasan dari Bea Cukai terhadap pendatang ke Meranti yang dinilai "kejam", dicontohkan Bupati Irwan, saat memeriksa barang masuk petugas tidak lagi menggunakam scaner tapi diperiksa satu-satu bahkan main sobek sehingga menimbulkan rasa takut kepada pendatang. "Hal ini bisa membuat orang takut masuk ke Meranti, jadi kami harap pihak Bea Cukai bersikap lebih Humanis dan melakukan evaluasi pada SDM nya yang bertugas," harap Bupati.

Penuntasan masalah yang dibadapi Meranti turut didukung oleh Wakil Rakyat H. Jon Erizal yang meminta rekan-rekanya di DPR RI dapat memperjuangkan masalah yang dihadapi Meranti dan Kabupaten Siak, Kota Dumai yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Jon Erizal mengatakan, mahalnya harga bahan pokok di Meranti seolah menggambarkan kalau NKRI di Meranri hanya seperti retorika, ia meminta masalah yang diutarakan oleh Bupati Meranti agar segera disikapi dan dicarikan solusi, jangan dibiarkan larut dan masyarakat bisan sehingga mengusulkan referendum. "Masalah ini sangat strategis, jangan sampai terjadi referendum minta merdeka," ujarnya.

Jon juga meminta kepada Ketua Panja Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Juliari P. Batubara untuk mencatat semua masukan strategis dari Kabupaten Meranti untuk dibawa kerapat Internal DPR RI, untuk dicarikan solusi cepat.

Menyikapi masalah Aturan Perdagangan Lintas Batas yang dijelaskan Bupati Meranti mendapat tanggapan positif dari Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSP) Dr. Nurhayati Ali Asegaf, Meranti yang saat ini tidak masuk dalam FTZ menjadi satu poin untuk diperjuangkan. "Saya harap dapat dibahas di Komisi VI agar dilakukan perluasan FTZ dan Meranti masuk kedalamnya," ujar Nurhayati.

Sekedar informasi kedatangan Panja Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ke Riau seperti dikatakan Ketua Juliari P. Batubara untuk mendengar dan mengindetifkasi masalah setelah diterapkan MEA Per I Januari 2016, Panja sengaja membuka ruang dialog untuk pengayaan isu yang nantinya d