SELATPANJANG, Suluhriau- Wakil Bupati Merati Said Hasyim gerah dengan isu adanya pungutan liar (pungli) dalam penerimaan siswa baru (PSB).

Menanggapi hal ini, ia lalu memanggil seluruh kepala sekolah (kepsek) tingkat SMP dan SMA sederajat Se-Kabupaten Meranti, dalam intruksinya ia mengaskan kepada pihak sekolah untuk tidak  melakukan pungutan apapun kepada wali murid.

"Sesuai ketentuan, dalam penerimaan siswa baru tidak boleh ada pungutan, apapun jenis kegiatannya apalagi sampai memberatkan wali murid," ujar H. Said Hasyim, didampingi Sekdakab Meranti H. Iqaruddin saat memimpin pertemuan dengan para Kepala Sekolah SMP dan SMU seserajat Se-Kabupaten Meranti, di Aula Kantor Bupati, Kamis (14/6/2016).

Pertemuan juga dihadiri oleh Kepala Inspektorat Dra. Suhendri, Asisten II Sekdakab Meranti H. Anwar Zainal, Kepala Dinas Pendidikan M. Arif serta puluhan Kepala Sekolah terkait.

Dalam penjelasanya Wakil Bupati menekankan kepada pihak sekolah, untuk tidak melakukan pungutan kepada wali murid, hal itu sesuai ketentuan Bupati yang didasari oleh peraturan Pemerintah.

Karena Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan banyak bantuan pendidikan kepada sekolah, seperti Dana BOS dan Alokasi Dana APBD sebesar 20 persen. "Ini tujuannya agar tidak lagi ada alasan anak tidak sekolah dan masyarakat tidak bisa menyekolahkan anaknya karena tidak memiliki biaya," jelas Said Hasyim.

Anehnya lagi dari isu yang berkembang dan sampai ketelinga Wabup, pungutan justru dilakukan oleh sekolah-sekolah yang berada di kota dimana kelengkapan maupun fasilitasnya jauh kebih baik dari sekolah yang dipinggiran yang serba kekurangan termasuk tenaga pengajar.

Menurutnya lagi, dengan besarnya biaya pungutan oleh sekolah dapat memicu dampak negatif psikologi anak dan orang tua, khususnya yang kurang mampu.
"Bagi anak dari keluarga mampu mungkin tak ada masalah, tapi bagi anak kurang mampu akan sangat tertekan, akibatnya anak jadi malu sekolah yang akan berdampak pada menurunya prestasi belajar, mudah-mudahan tidak terjadi di Meranti," jelasnya.

Memang di beberapa sekolah di Meranti bahkan berani memajang spanduk spanduk tidak memungut uang apapun dalam penerimaan siswa baru, namun isu yang beredar dimasyarakat justru bertolak belakang.
Keresahan masyarakat ini juga sampai ketelinga Sekdakab Meranti H. Iqaruddin, yang sangat menyesalkan kelakuan dari oknum sekolah itu. Apalagi ditengah kondisi ekonom masyarakat yang sedang sulit seperti saat ini. "Hati saya merasa terusik dengan isu ini, ekonomi masyarakat dalam kondisi sulit jangan dipersulit lagi," ujarnya kesal.

Sekda mengingatkan isu yang sudah terlanjur menjadi Trading Topic di media sosial dan pemberitaan di media masa itu jangan sampai menjadi isu Nasional yang memalukan Meranti, disaat Bupati dan Wakil Bupati tengah gencar-gencarnya menggesa peningkatan mutu pendidikan lewat berbagai program pelayanan masyarakat, gara-gara hal yang harusnya tak perlu dilakukan semua menjadi rusak.

"Yang terpenting saat ini bagaimana Dinas Pendidikan khususnya pihak sekolah memformulasikan dalam lima tahun kedepan ini meningkatkan prestasi pendidikan yang mulai terpuruk," paparnya.

"Kesejahteraan guru lewat tunjangan dan sertifikasi sudah semakin baik, jadi mari kita gencarkan prestasi belajar siswa didik," ajaknya.

Sekda juga meminta, pungutan-pungutan diluar ketentuan yang terlanjur diminta agar dapat dikembalikan, sebelum menimbulkan masalah pada sekolah dan pendidik, apalagi sudah masuk ranah hukum. "Dana yang sudah terlanjut dipungut sebaiknya dikembalikan saja agar jangan tersangkut kasus hukum," ujarnya.

Andaipun harus ada pungutan, Sekda meminta libatkanlah Komite Sekolah untuk memberikan pertimbangan, bukan hanya dalam hal penerimaan siswa baru tapi juga untuk biaya administrasi, kebersihan, tenaga guru honor dan lainnya.

"Manfaatkanlah Komite sekolah sebelum menetapkan kebijakan, jangan asal pungut saja," jelasnya lagi.
Pada kesempatan itu, Kepala Sekolah SMUN 3 Tebing Tinggi, turut memberikan komentar, ia mengakui pihaknya melakukan pungutan kepada wali murid, namun sudah melalui persetujuan rapat komite sekolah, adapun pungutan yang dilakukan seperti, khusus pendaftaran gratis, untuk baju olahraga, biaya komite, TI Komputer, Topi Siswa, Koperasi, kartu pelajar, Ekskul dengan jumlah total 800 ribu rupiah. Biaya sendiri bisa diangsur.

Ia beralasan, untuk biaya peningkatan mutu sekolah dan kesejahteraan guru honorer, khusus untuk peningkatan prestasi sekolah menurut Kepala Sekolah SMUN 3 Tebing Tinggi, diperlukan dana yang cukup besar bukan saja dari partisipasi wali murid, profesionalitas tenaga pengajar tapi juga dukungan dari APBD.

"Untuk meningkatkan prestasi siswa diperlukan dana dan dukungan dari semua pihak, termasuk dari pemerintah daerah," paparnya.

Menyikapi masalah itu, dikatakan Wakil Bupati H. Said Hasyim, kebutuhan sekolah sampai kapanpun tidak ada habisnya, yang terpenting bagaimana pihak sekolah memanage dengan anggaran yang tesedia dapat mengakomodir kebutuhan, jangan sampai memberatkan wali murid.

Dan disitu pula peran dari Dinas Pendidikan sebagai Leading Sektor, untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah. "Kelola manajemen sekolah sesuai dengan kebutuhan yang ada, jika ada kekurangan ajukan melalui APBD, sekolah konsentrasi saja pada mutu pendidikan dan mutu pendidikan ditentukan oleh guru, karena soal kelengkapan hanya