PEKANBARU, Suluhriau- Sebanyak 247 pengurus Partai Golkar periode 2016-2019 sudah diumumkan. Namun menurut Ketua Umum Golkar Setya Novanto, nama-nama di struktur organisasi masih bisa direvisi.

Menurut Novanto, program 100 hari kerja menjadi pedoman untuk melihat kinerja pengurus baru Golkar. Jika tak mampu bekerja dengan baik, maka pengurus baru tersebut bisa saja terdepak dari posisinya.

"100 Hari kerja kalau dia gagal lakukan pekerjaan secara baik, makanya tadi disampaikan sekjen ada pakta integritas. Ada risiko, bahwa kalau tidak bekerja secara baik, hanya cantumkan nama, ada konsekuensinya," ujar Novanto.

Hal tersebut disampaikan usai pengumuman pengurus baru Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/5/2016). Menurut Novanto, ada beberapa poin yang menjadi landasan untuk menentukan evaluasi bagi pengurus.

"Misal keaktifan mereka di kepengurusan. Karena ini 100 hari sangat krusial, harus aktif. Kedua, nggak bisa lagi para anggota saling menyalahkan dalam menyampaikan sesuatu yang tidak ada koordinasi dengan pengurus pusat," jelasnya.

"Jadi kritik boleh saja asal konstruktif. Nggak bisa lagi menyalahkan satu sama lain. Dan saling beri pernyataan saling menyalahkan," lanjut Novanto.

DPP Golkar akan segera menyetor kepengurusan untuk mencari legalitas dari Kemenkum HAM. Namun selama belum didaftarkan ke Kemenkum HAM, nama-nama yang sudah diumumkan, kata Novanto, masih bisa diutak-atik.

"Iya sepanjang itu, masih bisa berubah. (Daftar ke Kemenkum HAM) dalam waktu dekat," ujar dia.

Kemungkinan perubahan itu karena adanya jabatan di pengurus partai yang bekerja di pemerintahan. Seperti Luhut B Pandjaitan dan Nusron Wahid.

"Kita lihat semua itu ada asas aturan, kalau aturan pemerintah memberikan izin, kita ikuti," terang Novanto.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid. Nurdin mengatakan pihaknya masih bisa melakukan revisi.

"Misalkan kalau tidak bisa bekerja. Bisa saja karena kejadian luar biasa, seperti proses hukum, meninggal dunia, mengundurkan diri," ungkap Nurdin di lokasi yang sama.

Soal evaluasi pengurus, Nurdin menyatakan itu dilakukan dalam waktu enam bulan. DPP Golkar belum merilis secara tertulis 247 nama-nama pengurus barunya.

"Masih ada yang perlu diperbaiki. Tapi kalau kinerja, enam bulan ke depan kami evaluasi," tutup Nurdin.

Ada pun susunan pengurus Golkar periode 2016-2019 sesuai yang diumumkan Nurdin adalah sebagai berikut (ada sejumlah nama yang belum tercantum):

Dewan Pembina Golkar
Ketua: Aburizal Bakrie
Wakil: Theo L Sambuga, Sharif Cicip Soetardjo dan Ade Komarudin
Sekretaris: Fadel Muhammad
Anggota:
- Priyo Budi Santoso
- Rully Hasrul Azwar
- Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto)
- Marzuki Darusman
- Hafiz Zawawi
- Paskah Suzeta
- Iris Indramukti

Dewan Kehormatan Golkar
Ketua: BJ Habibie
Wakil: Akbar Tandjung, Letjen Purn Luhut Pandjaitan
Anggota:
- Ginandjar Kartasasmita
- Abdul Latief
- HM Hatta
- Ihsan Soelistyo
- Otce Junjunan
- Muhsin Rida
- Tjunjum Irawan

Dewan Pakar
Ketua: Agung Laksono
Wakil: Pontjo Sutowo, Hajriyanto Y Thohari, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), Mahyudin
Sekretaris: Firman Soebagyo
Anggota:
- Nasir
- Indra J Piliang
- M Osa
- Haerudin Simatupang
- Farida
- Yulianti Habibi
- Dede Sumarjaya
- Chester Sinaga
- Lili Asudiredja
- Wati Amir

Pengurus Harian
- Ketua Umum: Setya Novanto
- Ketua Harian: Nurdin Halid
- Ketua Koordinator Bidang (Korbid) Kepartaian: Kahar Muzakir
- Korbid Polhukam: Yorrys Raweyai
- Korbid kajian Strategis dan SDM: Letjen Purn Lodewijk Freidrich Paulus
- Korbid Pemenangan Pemilu (PP) Indonesia I (Jawa dan Sumatera): Nusron Wahid
- Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Papua): Ahmad Hidayat Mus
- Korbid Kesra: Roem Kono
- Korbid Perekonomian: Airlangga Hartarto

Ketua Bidang

- Ketua Bidang Organisasi keanggotaan dan daerah: Freddy Latumahina
- Ketua Bidang Organisasi: Ibnu Munzir
- Ketua Bidang Kerjasama Ormas dan Lembaga Kepartaian: Rambe Kamarul Zaman
- Ketua Bidang Ideologi dan Kebijakan Publik: Happy Bone Zulkarnain
- Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan: Indra Bambang Utoyo
- Ketua Bidang Luar Negeri: Meutya Hafid
- Ketua Bidang Pengembangan SDM: Syamsul Bahri
- Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat: Agus Gumiwang
- Ketua Bidang Kesra: Mujib Rahmat
- Ketua Bidang Ketenagakerjaan: Ali Wongso Sinaga
- Ketua Bidang Koperasi, Wirausaha, dan UKM: Idris Laena
- Ketua Bidang Pelayanan Sosial: Edi Kuntadi
- Ketua Bidang Energi dan Energi Terbarukan: Eni Maulani Saragih
- Ketua Bidang SDA dan Lingkungan Hiduph Satya Widya Yudha
- Ketua Bidang Perdagangan dan Industri: Erwin Aksa
- Ketua Bidang Jasa Keuangan Perbankan: Taufan Rotorasiko
- Ketua Bidang Infrastruktur Transportasi: Muhidin M Said
- Ketua Bidang Kemaritiman: Kapten Anton Sihombing
- Ketua Bidang Ekonomi Kreatif: Bambang R Sudomo
- Ketua Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah Aziz Syamsudin
- Ketua Bidang Otonomi Khusus: Klemen Pinal
- Ketua Bidang Pembangunan Daerah dan Desa: Zainudin Amali
- Ketua Bidang Pendidikan dan Cendekiawan: Ferdiansyah
- Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Ulla Nurachwaty
- Ketua Bida